Pemprov Matangkan Business Plan Pengembangan Pulau Enggano

Sebagai pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano memiliki potensi yang sangat besar. Baik dari sisi pertahanan nasional maupun sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap. Selain itu Pulau Enggano juga memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa dengan berbagai keunikan adatnya.

Gubernur Bengkulu Rohidin Merysah terus mendorong peningkatan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan trans Enggano, guna mempermudah akses masyarakat. Seperti peningkatan Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu.

BACA JUGA:HUT ke-52 KORPRI, ASN Diminta Perkuat Solidaritas

Agar Pulau Enggano dapat memberikan impact yang besar bagi perekonomian, tidak hanya bagi Enggano sendiri namun juga Provinsi Bengkulu, maka dibutuhkan sebuah rancangan bisnis yang matang dan didukung oleh investasi yang tepat bagi Enggano.

“Jika ingin ada impact besar terhadap perekonomian daerah harus dibuat sebuah business plan yang betul-betul nendang, terintegrasi dengan skala usaha yang layak, dan tentu rantai bisnisnya upstream-downstream. Juga harus betul-betul terpadu, yang tentu melibatkan masyarakat lokal, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” ujar Rohidin.

Tidak hanya bicara soal investasi, Gubernur Rohidin saat ini sedang membuat sebuah peraturan daerah tentang masyarakat adat Enggano.

“Hal ini untuk melindungi hak-hak masyarakat Enggano. Sehingga walupun ke depannya akan ada investasi besar-besaran di Pulau Enggano, adat budaya serta tanah masyarakat tetap menjadi milik masyarakat Enggano,” imbuh Rohidin.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2001 – 2004, era Presiden Megawati, mengatakan pengembangan Pulau Enggano harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik dari aspek ekonomi, ekologi juga aspek sosial.

“Pulau Enggano itu letaknya jauh, jadi model pembangunannya harus big push, jadi skala besar, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesesuaian lahan dan seterusnya, sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap berjalan harmonis,” kata Prof. Rokhmin.

Prof. Rokhmin juga menekankan agar pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan iklim investasi yang kondusif, sistem perizinan, informasi dan hal-hal dengan kemudahan berbisnis harus seperti negara-negara maju lainnya.(yusuf/prw)