Bupati: MPP Jangan Persulit Masyarakat

CURUP, KORANRB.ID – Bupati Rejang Lebong Drs. H. Syamsul Effendi, MM secara resmi melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) di eks gedung RSUD Curup di Kelurahan Dwi Tunggal Kota Curup, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam launching tersebut tersebut Bupati menegaskan keberadaan MPP bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus proses perizinan, bukan justru mempersulit masyarakat.

“Ada 22 gerai yang hari ini mulai beroperasi di MPP ini, dan kita harapkan bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Karena MPP ini dibangun tidak untuk mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik terkait perizinan, baik itu mengurus berkas maupun dokumen lainnya,” tegas Bupati di hadapan para undangan.

Diakui Bupati, meskipun ada beberapa fasilitas pendukung yang masih kurang dalam MPP tersebut, namun Ia meminta kepada instansi yang memiliki gerai pelayanan di MPP untuk bisa bekerja optimal. 

BACA JUGA:Hantam Truk Tangki, Petani Bengkulu Utara Tewas, Truk Terjun ke Jurang

Kekurangan beberapa fasilitas yang di MPP tersebut, dijanjikan Bupati, akan secara bertahap dilengkapi di tahun anggaran 2024 mendatang.

“Memang masih ada beberapa fasilitas pendukung yang kurang. Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat. Gerai pelayanan yang ada di MPP sudah bisa melakukan aktivitas operasionalnya sembari menunggu pemerintah secara bertahap melengkapi fasilitas pendukung lainny,” ujar Bupati.

Adapun proses pengurusan perizinan dan pelayanan terkait dokumen di MPP Curup, sambung Bupati, sangat simple dan mudah. Masyarakat silakan datang ke MPP dengan membawa berkas atau dokumen yang akan diurus. Selanjutnya silakan mendatangi loket informasi dan sampaikan kepada petugas di loket informasi terkait pelayanan apa yang dibutuhkan.

BACA JUGA:Hilang Kendali, Motor Tabrak Truk, Pelajar MTs Bengkulu Tengah Tewas di Tempat

“Nantinya petugas di loket informasi akan mengarahkan kepada masyarakat, ke gerai mana pelayanan yang akan dituju untuk mengurus keperluan tersebut,” tambah Bupati.

Bupati menambahkan di MPP ada beberapa jenis pelayanan publik kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pemkab Rejang Lebong yakni pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM), dan Dinas Sosial (Dinsos).

Selain itu, masyarakat juga bisa mengurus pelayanan publik dari instansi vertikal, seperti pelayanan Samsat, pelayanan pajak, pelayanan pertanahan, Kemenag, KPPN, dan pelayanan BUMN serta perbankan.(sly)