Dongkrak PAD, Perlu Dirikan TPR

TUBEI, KORANRB.ID - Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar, S.IP meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong segera mendirikan pos Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) di sejumlah titik jalan lintas. Persisnya di jalan lintas Muara Aman-Tes serta Tes-Rimbo Pengadang yang berada di jalur pelintasan mobilisasi material tambang galian C. 

Keberadaan TPR sangat diperlukan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong ingin memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak pertambangan. ''Soalnya selama ini pembayaran pajak galian C oleh perusahaan hanya didasarkan pengakuan sepihak pengelola tambang,'' ujar Wilyan.

BACA JUGA: Hanya Perpanjang Kontrak THLT 2023, Tidak Perekrutan Baru

Belajar dari pengalaman selama ini, jumlah produksi galian C setiap tambang tidak diketahui karena aktivitas pengangkutan tidak pernah terdata. Baik jalur Lebong-Rejang Lebong maupun Lebong-Bengkulu Utara tidak ada pos TPR. 

Sementara posisi galian C di Lebong paling banyak di Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong. ‘’Kalau ada pos TPR, setidaknya setiap kendaraan yang mengangkut material galian C bisa dihitung kubikasinya,’’ terang Wilyan.

Selain itu, Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis juga harus proaktif menelusuri kapasitas produksi setiap tambang galian C yang beroperasi di Lebong. Teknisnya memang harus benar-benar turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak adanya manipulasi data.

BACA JUGA:APBD 2024 Rp 1,1 Triliun, Tapi Minim Pembangunan

''Artinya harus ada petugas khusus yang ditugaskan ke setiap lokasi tambang kalau memang Pemkab Lebong tidak mau terjadi lagi kebocoran PAD dari sektor pajak galian C,’’ tegas Wilyan.

Sementara Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Monginsidi, S.Sos belum berhasil dikonfirmasi. Namun pernah disampaikannya, pihaknya pernah mengusulkan pendirian TPR di 2 titik masuk Lebong. 

Masing-masing di lintas Lebong-Rejang Lebong dan lintas Lebong-Bengkulu Utara. Namun tindak lanjutnya masih menunggu instruksi dari pimpinan serta alokasi anggaran untuk operasional TPR nya.(sca)