Pemkab Mukomuko Buka Lelang JPTP, Ada 9 Formasi

Reporter: Firman |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:27

Pemkab Mukomuko Buka Lelang 9 Formasi JPTP, Isi Jabatan Kosong Apa Saja?--

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Setelah rampung mempersiapakan segala persyaratan lelang, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko resmi membuka pendaftaran untuk lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Ada 9 formasi jabatan eselon II di lingkup Pemkab Mukomuko yang butuh segera diisi, karena itu dilakukan lelang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Wawan Santoni, S.Hut., M.Si mengatakan, seluruh persiapan baik itu rekomendasi dari pemerintah pusat, panitia dan kebutuhan persyaratan lelang telah rampung.

Maka dari itu kemarin Selasa 6 Februari 2024 pendaftaran resmi dibuka hingga 20 Februari 2024 mendatang.

“Lelang JPTP resmi kita buka kemarin, siapa saja yang memenuhi pesyaratan bisa mendaftarkan diri,” katanya.

Berdasarkan surat pengumuman Nomor 800/4 PANSEL JPT-MM/II/2024. Pendaftaran langsung ke panitia seleksi (Pansel) di Kantor BKPSDM Mukomuko.

Seluruh pejabat daerah yang akan mengikuti seleksi ini dapat segera memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar. Agar tidak kehabisan waktu pendaftaraan.

“Silakan lengkapi persyarataan segera. Kemudian antarkan ke kami di kantor BKPSDM Mukomuko,”ujarnya.

Untuk formasi JPTP yang dibutuhkan, Staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko.

pemkab mukomuko buka lelang jptp, ada 9 formasi                               mukomuko, koranrb.id – setelah rampung mempersiapakan segala persyaratan lelang, akhirnya pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko resmi membuka pendaftaran untuk lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp). 
ada 9 formasi jabatan eselon ii di lingkup pemkab mukomuko yang butuh segera diisi, karena itu dilakukan lelang. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) mukomuko, wawan santoni, s.hut., m.si mengatakan, seluruh persiapan baik itu rekomendasi dari pemerintah pusat, panitia dan kebutuhan persyaratan lelang telah rampung. 
baca juga:tinggal 2 hari kerja lagi, cjh dari 8 daerah ini belum lunasi biaya haji 
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
maka dari itu kemarin selasa 6 februari 2024 pendaftaran resmi dibuka hingga 20 februari 2024 mendatang.
“lelang jptp resmi kita buka kemarin, siapa saja yang memenuhi pesyaratan bisa mendaftarkan diri,” katanya.
berdasarkan surat pengumuman nomor 800/4 pansel jpt-mm/ii/2024. pendaftaran langsung ke panitia seleksi (pansel) di kantor bkpsdm mukomuko.
seluruh pejabat daerah yang akan mengikuti seleksi ini dapat segera memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar. agar tidak kehabisan waktu pendaftaraan.
“silakan lengkapi persyarataan segera. kemudian antarkan ke kami di kantor bkpsdm mukomuko,”ujarnya.
untuk formasi jptp yang dibutuhkan, staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. 
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
baca juga:3 agenda kunjungan kajati bengkulu, bupati mukomuko “curhat” 4 masalah ini 
kepala badan keuangan daerah (bkd), kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd), kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko.
kepala dinas lingkungan hidup (dlh), kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah (disperindagkopukm), kepala dinas ketahanan pangan, kepala dinas perhubungan, kepala badan kesatuan bangsa politik (kesbangpol) kabupaten mukomuko.
“ada sembilan formasi yang tersedia, setiap masing-masing pendaftar boleh mendaftar lebih dari satu jabatan yang dilamar, maksimal tiga formasi,” jelasnya.
sedangkan untuk syarat kualifikasi, pendidikan minimal sarjana (s1) atau diploma iv, memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.
selanjutnya memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 
tidak sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.
“pastinya mereka harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. dengan usia paling tinggi 56 tahun, serta sehat jasmani rohani, dan bebas narkoba,” sampainya.
lanjunya, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (pns) di lingkup pemerintah kabupaten mukomuko atau pemerintah kabupaten dan kota di provinsi bengkulu. memiliki pangkat golongan ruang paling rendah pembina, iv a. 
kemudian penilaian sasaran kerja pegawai (skp) dan penilaian prestasi kerja pns sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 
serta, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 
baca juga:polres kepahiang usut dana desa suro bali 2023 sebelum inspektorat audit
juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak da0lam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.
“kita juga minta mereka menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (spt) pajak penghasilan dan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (lhkpn) atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn), tahun lapor terakhir,’’ ungkap wawan santoni.
untuk informasi lebih lengkap dapat langsung ke bkpsdm mukomuko, atau diakses di bkpsdm.mukomukokab.go.id.
sebelumnya, pemkab mukomuko telah mengusulkan ke komisi aparatur sipil negara (kasn) untuk melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama (jptp) atau lelang jabatan dijajaran pemkab mukomuko. 
dimana sudah lebih dari dua kali usulan disampaikan tidak juga mendapatkan rekomendasi dari kasn. 
baca juga:kemensos distribusikan logistik bencana alam untuk bengkulu tengah 
hingga akhirnya kasn diakhir tahun lalu di bubarkan pasca revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn. 
dimana dibubarkannya kasn ini disambut baik oleh asn didaerah. pasalnya jika berbicara fungsi kasn hanya memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi. 
terkadang ketentuan harus adanya rekomendasi kasn, membuat daerah lamban melakukan pengisian jabatan eselon ii yang kosong.
juga terkadang terjadi perbedaan antara keputusan yang dikeluarkan kasn dan kementerian dalam negeri (kemendagri) berkaitan dengan usulan asn. 
maka dari itu berkaitan urusan birokrasi asn saat ini langsung ke kemendagri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan