Pelantikan Pejabat Eselon II Tinggal Rekomendasi Kemendagri dan BKN

Reporter: Jeri Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 07 Feb 2024 - 01:47

JERI/RB WAWANCARA: Rachmat Riyanto saat menyampaikan perkembangan pengajuan rekomendasi pelantikan pejabat eselon II yang tinggal menunggu keluarnya rekomendasi Kemendagri dan BKN--

BENTENG, KORANRB.ID - Pelantikan pejabat eselon II hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau lelang jabatan eselon II yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, tinggal menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN, pihaknya langsung bersurat ke BKN dan Kemendagri, juga untuk meminta rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan pejabat eselon II.

“Sudah berproses surat ke BKN dan Kemendagri. Kita mengajukan surat meminta rekomendasi ke BKN dan Kemendagri berdasarkan surat rekomendasi dari KASN yang sudah kita dapatkan,” ujarnya.

Lanjut Sekda, setelah rekomendasi BKN dan Kemendagri didapatkan, barulah pelantikan akan dilaksanakan.

Selanjutnya tergantung Pj Bupati Bengkulu Tengah terkait jadwal pelaksanaan pelantikan pejabat eselon II itu.

Sekda berharap rekomendasi dari BKN dan Kemendagri tak lama. Nanti Pj Bupati juga yang akan memilih satu nama dari tiga nama yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) JPTP mengisi tujuh jabatan yang dilelang.

“Proses izin pelantikan memang sedikit panjang karena posisi kepala daerah dijabat oleh Pj Bupati. Jadi untuk izin rekomendasi yang diminta cukup panjang dan kita harus melalui semua prosedut tersebut,” tegasnya.

Sekda juga memastikan, terkait adanya salah satu peserta seleksi JPTP yang sudah mengajukan protes dan keberatan terkait hasil seleksi.

Dia menegaskan hal tersebut sudah selesai dan tak ada persoalan lagi. Sebab pihaknya sudah memberikan keterangan ke KASN.

“Soal keberatan salah satu peserta, kita sudah memberikan klarifikasi, KASN juga sudah memberikan kita rekomendasi. Jadi dipastikan tak ada lagi persoalan dan semuanya sudah selesai,” ungkap Sekda.

pelantikan pejabat eselon ii tinggal rekomendasi kemendagri dan bkn                            benteng, koranrb.id - pelantikan pejabat eselon ii hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) atau lelang jabatan eselon ii yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, tinggal menunggu rekomendasi dari badan kepegawaian negara (bkn) dan kementerian dalam negeri (kemendagri). 
sekretaris daerah (sekda) bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menjelaskan, saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah sudah mendapatkan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (kasn). 
baca juga:alih fungsi persawahan 8.375 hektare jadi kebun sawit, ingatkan pemilik lahan
baca juga:setiap opd wajib punya pojok baca, ini tujuannya
setelah mendapatkan rekomendasi dari kasn, pihaknya langsung bersurat ke bkn dan kemendagri, juga untuk meminta rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan pejabat eselon ii.
“sudah berproses surat ke bkn dan kemendagri. kita mengajukan surat meminta rekomendasi ke bkn dan kemendagri berdasarkan surat rekomendasi dari kasn yang sudah kita dapatkan,” ujarnya.
lanjut sekda, setelah rekomendasi bkn dan kemendagri didapatkan, barulah pelantikan akan dilaksanakan. 
selanjutnya tergantung pj bupati bengkulu tengah terkait jadwal pelaksanaan pelantikan pejabat eselon ii itu.
sekda berharap rekomendasi dari bkn dan kemendagri tak lama. nanti pj bupati juga yang akan memilih satu nama dari tiga nama yang sudah ditetapkan oleh panitia seleksi (pansel) jptp mengisi tujuh jabatan yang dilelang. 
“proses izin pelantikan memang sedikit panjang karena posisi kepala daerah dijabat oleh pj bupati. jadi untuk izin rekomendasi yang diminta cukup panjang dan kita harus melalui semua prosedut tersebut,” tegasnya.
sekda juga memastikan, terkait adanya salah satu peserta seleksi jptp yang sudah mengajukan protes dan keberatan terkait hasil seleksi.
dia menegaskan hal tersebut sudah selesai dan tak ada persoalan lagi. sebab pihaknya sudah memberikan keterangan ke kasn. 
“soal keberatan salah satu peserta, kita sudah memberikan klarifikasi, kasn juga sudah memberikan kita rekomendasi. jadi dipastikan tak ada lagi persoalan dan semuanya sudah selesai,” ungkap sekda.
baca juga:ajukan pendanaan riset rp 699 miliar, ada 8 skema pendanaan riset brin + lpdp
untuk diketahu, sebelumnya, salah satu peserta lelang jabatan eselon ii, aan suprianto memberikan surat keberatan terhadap hasil lelang jabatan eselon ii yang diumumkan pansel. 
aan menilai jika pansel telah melanggar pp 11 tahun 2017 tentang manajemen asn pada pasal 107 ayat 1 huruf c angka 3. 
yang mana pasal tersebut menyatakan, asn memiliki pengalaman jabatan dalam bidang yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 tahun. 
“sedangkan dari tiga besar nama yang disampaikan oleh pansel untuk jabatan kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd), tidak memenuhi unsur yang dijelaskan daei pasal tersebut,” kata aan.
kedua pansel dianggap tidak transparan dalam menetapkan nilai hasil lelang jabatan. 
sebab pansel tidak memberitahu peserta, berapa besaran nilai yang diraih masing-masing peserta di setiap tahapan seleksi yang telah diikuti. 
sedangkan sudah diketahui bersama dari tahapan seleksi yang diikuti ada persentase penilaian. 
rinciannya, seleksi rekam jejak 20 persen, makalah 20 persen, asesmen 25 persen dan wawancara 35 persen.
“pansel tak memberitahu berapa nilai yang kami terima. saat pengumuman hasil, pansel hanya menyampaikan tiga besar nama saja dan tidak ada nilainya,’’ ungkapnya. 
‘’saya pun tak mengetahui berapa nilai yang saya dapat. saya menduga ada unsur kkn dalam lelang jabatan kali ini,” tegas aan.
dengan sudah disampaikannya surat ini, ia berharap hasil lelang jabatan yang teah diumumkan dapat dipertimbangkan kembali dan dapat diubah. 
dia juga berharap dengan posisi kepala daerah dijabat oleh pj bupati, sistem lelang jabatan eselon ii di kabupaten bengkulu tengah dapat berubah.
“selama ini sistem lelang jabatan eselon ii di kabupaten bengkulu tengah penuh dengan kecurangan,” demikian aan.
berikut nama tiga besar disetiap jabatan yang dilelang. untuk jabatan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) benteng, febrian fathillah, jesno sijabat dan muhammad ario nurvansyah. 
baca juga:petani menjerit karena harga pupuk naik, sistem biosaka belum banyak diminati
baca juga:tunggu apbd, pencairan dana desa dan aalokasi dana desa 60 desa masih proses
jabatan kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan, helmi yuliandri, desa murdianti dan deby septika. jabatan kepala dinas pemadam kabakaran, marhalim, septedy muktara dan tripuja nugraha.
jabatan kepala dinas kesehatan, barti hasibuan, sri martiana dan nelly alesa. jabatan kepala dinas sosial, tandri donin, watiullah dan tripuja nugraha. 
jabatan kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd), edon siregar, harmen junaidi dan depi junaidi dan terakhir jabatan kepala badan kesatuan bangsa dan politik, andi erzantara, edon siregar dan tandri donin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan