Tunggakan BPJS Kesehatan PNS Kaur Membengkak

BINTUHAN, KORANRB.ID - Tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur hingga penghujung tahun 2023 masih membengkak. Tercatat saat ini, tunggakan mencapai Rp 3,1 miliar.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Kaur Ahmad Fauzi Nugraha, S.Farm, MM, AAAK.

"Tahun ini sudah mulai diangsur oleh Pemkab, sebanyak Rp 700 juta," kata Fauzi.

Kendati sudah diangsur, namun tagihan BPJS kesehatan tersebut masih cukuplah besar. Walaupun begitu, pelayanan kesehatan dari BPJS kesehatan untuk para ASN Kaur tetap berjalan.

BACA JUGA:Pembunuh Imam Masykur Terancam Hukuman Mati, TNI Pastikan Praka RM dan Kawan-Kawan Bakal Dipecat

"Pelayanan kesehatan sama sekali tidak ada pengurangan dari kita, walaupun tunggakannya masih sangat besar," ujar Fauzi.

Fauzi mengungkapkan, tunggakan BPJS kesehatan tersebut merupakan tunggakan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. 

Sedangkan untuk  tahun 2023 belum didapatkan rinciannya. Sebab masih dalam penghitungan. Jumlah ASN di Kabupaten Kaur pun, terus bertambah tiap tahunnya. 

Yang artinya angka pembayaran BPJS kesehatan oleh Pemkab Kaur juga akan terus bertambah.

BACA JUGA:Tunggakan BPJS Capai Rp 7,2 Miliar, Paling Banyak BPJS Kelas III

"Yang diangsur itu baru tunggakan tahun 2021 dan 2022. Untuk yang 2023 kita belum dapat jumlah pastinya," ungkapnya.

Meskipun pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Kaur masih sangat terbatas, Fauzi berterimakasih kepada Pemkab Kaur yang sudah mulai mengangsur pembayaran BPJS kesehatan ASN-nya.

 Meskipun belum seluruhnya, hal ini dirasa sudah cukup meringankan beban BPJS Kesehatan Kaur.

"Walaupun belum seluruhnya dibayarkan, tapi Alhamdulillah sudah ada itikat baik. Kita sangat mengharapkan kedepan pembayaran BPJS kesehatan oleh Pemkab Kaur lebih lancar lagi," katanya.