2.250 Perangkat Desa Belum Gajian, Tidak Dibayar Sejak Januari 2024

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 20 Feb 2024 - 23:54

HONOR: PPDI saat berdiskusi terkait tertunggaknya honor perangkat desa. -foto: shandy/koranrb.id-

KORANRB.ID – Gaji 2.250 perangkat desa di Bengkulu Utara sejak Januari 2024 belum dibayar.

Terkait hal itu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu bersama PPDI Kabupaten Bengkulu Utara mendatangi Pemkab Bengkulu Utara, Selasa 20 Februari 2024.

Perangkat desa memiliki tugas berat diawal tahun mulai dari mempersiapkan APBDes hingga melaksanakan persiapan pelaksanaan anggaran.

Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah menerangkan di Bengkulu Utara terdapat 2.250 perangkat desa yang mengandalkan kehidupannya dari gaji.

Sejak 2023 lalu, mereka sudah bekerja penuh waktu layaknya PNS.

Namun untuk tahun ini honor mereka tersendat dan sudah dua bulan menunggak.

“Tugas mereka sangat berat,” ujar Ibnu Majah.

Dalam perbincangan bersama Sekda dan Asisten I Pemkab Bengkulu Utara, ia mengetahui terkendalanya pembayaran gaji tersebut karena kendala persetujuan APBD.

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memberikan nomor register APBD Bengkulu Utara sehingga belum bisa direalisasikan.

“Kami berharap Bupati dan Gubernur bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar terkait dengan kendala APBD tersebut. Kami merasa hal ini sudah mulai berdampak pada masyarakat termasuk perangkat desa,” kata Ibnu.

Ditambahkannya, sesuai dengan instruksi Presiden yang dilanjutkan dengan instruksi kepala daerah, perangkat desa memiliki beban kerja seperti ASN.

Mereka bekerja pukul 07.30 – 16.00 WIB yang artinya tidak bisa bekerja di tempat berbeda yang bisa menghasilkan pendapatan lain selain honor sebagai perangkat desa.

2.250 perangkat desa belum gajian, tidak dibayar sejak januari 2024                            koranrb.id – gaji 2.250 perangkat desa di bengkulu utara sejak januari 2024 belum dibayar.
terkait hal itu, persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) provinsi bengkulu bersama ppdi kabupaten bengkulu utara mendatangi pemkab bengkulu utara, selasa 20 februari 2024.
perangkat desa memiliki tugas berat diawal tahun mulai dari mempersiapkan apbdes hingga melaksanakan persiapan pelaksanaan anggaran.
ketua ppdi provinsi bengkulu, ibnu majah menerangkan di bengkulu utara terdapat 2.250 perangkat desa yang mengandalkan kehidupannya dari gaji.
sejak 2023 lalu, mereka sudah bekerja penuh waktu layaknya pns.
baca juga:tingkatkan perekonomian, gubernur rohidin dorong potensi unggulan daerah terdaftar indikasi geografis
namun untuk tahun ini honor mereka tersendat dan sudah dua bulan menunggak. 
“tugas mereka sangat berat,” ujar ibnu majah.
dalam perbincangan bersama sekda dan asisten i pemkab bengkulu utara, ia mengetahui terkendalanya pembayaran gaji tersebut karena kendala persetujuan apbd. 
hingga saat ini pemerintah provinsi bengkulu belum memberikan nomor register apbd bengkulu utara sehingga belum bisa direalisasikan.
“kami berharap bupati dan gubernur bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar terkait dengan kendala apbd tersebut. kami merasa hal ini sudah mulai berdampak pada masyarakat termasuk perangkat desa,” kata ibnu.
ditambahkannya, sesuai dengan instruksi presiden yang dilanjutkan dengan instruksi kepala daerah, perangkat desa memiliki beban kerja seperti asn.
mereka bekerja pukul 07.30 – 16.00 wib yang artinya tidak bisa bekerja di tempat berbeda yang bisa menghasilkan pendapatan lain selain honor sebagai perangkat desa.
baca juga:proyek psn di enggano, maret gubernur sidak
sedangkan dua bulan ini mereka belum mendapatkan honor dan berpengaruh pada kehidupan keluarga perangkat desa.
“hal ini harus menjadi pertimbangan gubernur dan bupati agar mengambil langkah cepat. jangan sampai kebijakan yang diambil justru berdampak kesengsaraan pada masyarakat,” harapnya.
sementara sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menegaskan sangat menyadari kondisi perangkat desa tersebut.
pertimbangan tersebut juga sudah disampaikan pemkab bengkulu utara bahkan hingga ke kementerian dalam negeri. 
“kita komitmen untuk melakukan pembahasan sesuai dengan aturan yang ada dan sudah kita sampaikan ke kementerian dalam negeri, termasuk pertimbangan pembayaran honor perangkat desa,” jelasnya.
saat ini pemkab bengkulu utara terus melakukan pembahasan dengan pemerintah provinsi terkait dengan pemberian nomor register apbd bengkulu utara.
fitriansyah yakin tidak akan lama lagi pemerintah provinsi akan memberikan nomor register apbd bengkulu utara.
baca juga:hadiri puncak hpn jokowi sampaikan ini, salah satunya bicara belanja iklan pemerintah 
apalagi dalam apbd tersebut juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. 
“jika memang nantinya pemerintah provinsi sudah memberikan nomor register, maka dalam hitungan hari desa-desa yang sudah mengajukan pencairan dana bisa kita proses pencairan dananya, sehingga bisa melakukan pembayaran gaji,” terangnya. 
fitriansyah juga menerangkan bukan hanya 2.250 perangkat desa yang saat ini mengeluh terkait tunggakan honor perangkat desa.
namun juga lebih dari 4.000 tenaga non asn yang bekerja di lingkup pemerintah yang belum menerima honor, sedangkan biasanya setiap bulan menerima honor.
“mereka yang bekerja setiap hari di lingkup pemerintah daerah juga belum menerima honor, termasuk guru bantu daerah yang mengabdi di bengkulu utara,” tegas sekda. 
tak hanya belanja rutin pembayaran honor tersebut, pemkab bengkulu utara dan seluruh organisasi perangkat daerah juga menunggak belanja rutin kantor. 
diantaranya listrik, air dan jaringan internet yang biasanya dibayarkan setiap bulan.
sedangkan jaringan internet sangat dibutuhkan untuk menunjang program sistem online pelayanan pemerintah terutama pelayanan kesehatan, kependudukan dan perizinan. 
selain itu, pln arga makmur juga sudah menyurati pemkab bengkulu utara terkait dengan tunggakan pembayaran tagihan listrik yang tertunggak hingga bulan ini.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan