PPPK Pemprov Belum Terima NIP, Tanpa Gaji Apalagi THR, Apa Sebab?

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 18 Mar 2024 - 12:45

BELA/RB AUDIENSI: Para guru yang sudah lulus PPPK 2023 mempertanyakan NIP yang hingga saat ini belum diterima.--

BENGKULU, KORANRB.ID - Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru yang sudah lulus pengadaan 2023, mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedatangan PPPK Pemprov Bengkulu ini mempertanyakan belum diterimanya Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dengan belum adanya NIP dan Surat Keputusan (SK) penugasan, membuat para PPPK belum bisa menerima gaji.

Apalagi tunjangan hari raya (THR) yang sejatinya sudah bisa mereka nikmati bila sudah ada NIP.

Tak kunjung didapatnya NIP, dari penelusuran puluhan PPPK lantaran pihak berwenang di Pemprov Bengkulu, yakni BKD Provinsi Bengkulu memang belum mengajukan berkas usulan NIP PPPK.

Ini diketahui, karena para PPPK ini bisa memantau usulan NIP itu melalui situs Mola BKN.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi yang menerima audiensi para PPPK guru Pemprov Bengkulu ini, Senin 18 Maret 2024 mengatakan sudah melakukan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pihak BKN sangat menyayangkan Pemprov Bengkulu belum mengajukan usulan NIP PPPK tersebut.

Harusnya pengusulan tidak selama ini. Sesuai deadline, pengusulan NIP PPPK ini secara nasional yakni tanggal 27 Februari 2024.

"Saat ini sudah tanggal 18 Maret. Sementara per 1 Maret kemarin di website MenPAN RB itu yang kosong hanya Bengkulu,’’ tandas Edwar.

Untuk itu, ia meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu sebagai OPD yang menaungi, untuk segera mengusulkan NIP ini.

Edwar khawatir, keterlambatan ini akan berdampak NIP yang diusulkan Provinsi Bengkulu tak lagi diakomodir.

pppk pemprov belum terima nip, tanpa gaji apalagi thr, apa sebab?                             bengkulu, koranrb.id - puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk guru yang sudah lulus pengadaan 2023, mendatangi dprd provinsi bengkulu.
kedatangan pppk pemprov bengkulu ini mempertanyakan belum diterimanya nomor induk pegawai (nip). 
dengan belum adanya nip dan surat keputusan (sk) penugasan, membuat para pppk belum bisa menerima gaji.
baca juga:dewan provinsi bengkulu sebut honorer bisa diberikan thr seperlima gaji, bpkd beri penjelasan ini 
baca juga:catat! seleksi cpns dan pppk pemprov bengkulu dibuka maret ini 
apalagi tunjangan hari raya (thr) yang sejatinya sudah bisa mereka nikmati bila sudah ada nip.
tak kunjung didapatnya nip, dari penelusuran puluhan pppk lantaran pihak berwenang di pemprov bengkulu, yakni bkd provinsi bengkulu memang belum mengajukan berkas usulan nip pppk. 
ini diketahui, karena para pppk ini bisa memantau usulan nip itu melalui situs mola bkn. 
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi yang menerima audiensi para pppk guru pemprov bengkulu ini, senin 18 maret 2024 mengatakan sudah melakukan konfirmasi ke badan kepegawaian nasional (bkn). 
pihak bkn sangat menyayangkan pemprov bengkulu belum mengajukan usulan nip pppk tersebut.
harusnya pengusulan tidak selama ini. sesuai deadline, pengusulan nip pppk ini secara nasional yakni tanggal 27 februari 2024. 
"saat ini sudah tanggal 18 maret. sementara per 1 maret kemarin di website menpan rb itu yang kosong hanya bengkulu,’’ tandas edwar.
untuk itu, ia meminta kepada badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu sebagai opd yang menaungi, untuk segera mengusulkan nip ini.
edwar khawatir, keterlambatan ini akan berdampak nip yang diusulkan provinsi bengkulu tak lagi diakomodir. 
"itu yang akan menimbulkan gejolak. kita meminta agar gubernur untuk memerintah bkd sesegera mungkin mengusulkan kepada menpan rb terkait ini, sebab sudah dianggarkan untuk keperluan itu," tegasnya.
baca juga:thr mulai cair h-10 lebaran. bagaimana nasib thl dan honorer pemprov bengkulu?
baca juga:awas! jangan tertipu situs palsu mirip link google meet dan zoom yang menyebarkan malware
dari segi penganggaran, menurut edwar tidak ada permaslaahan. pada tahun 2023 lalu, pada saat rapat di bulan november anggaran pppk ini sudah ditransfer dari pusat itu rp21 miliar.
sementara kebutuhan untuk menggaji mereka ini mencapai rp46 miliar. untuk menutupi itu, dprd provinsi sudah mengkondisikan untuk mengurangi kegiatan lainnya guna menutup gaji pppk selama 14 bulan.  yakni gaji rutin bulanan selama 12 bulan, 1 bulan gaji yang merupakan thr dan 1 bulan gaji ke-13. 
"kalau sk belum mereka terima, nip belum ada, bagaimana mau bayar. yang dirugikan teman-teman pppk inilah. makanya kita tekankan kepada gubernur untuk memerintahkan bkd segera sampaikan berkas itu agar bisa diproses," tekan edwar.
ketua forum guru peioritas pertama negeri dan swasta (fgppns), elya oktarina yang juga merupakan perwakilan guru yang sudah lulus pppk tahun 2023, menuturkan pihaknya mempertanyakan mengenai masalah yang dialami pemprov sehingga belum adanya pengusulan nip ini. 
"pengusulan ini bisa kita cek secara online melalui situs mola bkn makanya tidak bisa disembunyikan. apakah sudah pengusulan, apakah belum," ucapnya.
pada pelaksanaan audiensi itu pula, juga sudah terhubung dengan kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., karena belum adanya pengusulan ini.
dari hasil konfirmasi tersebut gunawan mengatakan semua masih dalam proses. 
"tadi sudah disampaikan masih dalam proses. prosesnya dimana, kita belum tahu. kami berharap dprd bisa menggiring ini ke pemprov untuk segera melakukan pengusulan  nip pppk kami yang lulus ditahun 2023 ini," harap elya.
menurutnya, di provinsi lain sudah ada progresnya hanya pemprov bengkulu yang masih 0 pengusulan di sumatera regional vii. "sampai hari ini bengkulu masih 0, artinya belum ada pengusulan," ucapnya.
baca juga: hanya honorer terdaftar dalam dapodik berhak ikut tes pppk guru
di sisi lain, elya juga mengeluhkan untuk pengusulan penempatan yang juga belum ada. 
"untuk provinsi bengkulu juga belum melakukan penempatan sama sekali progresnya. ketika saya pulang dari jakarta saya tanyakan langsung di disdikbud, dipertegas oleh disdikbud memang belum mendapat perintah dari bkd," tutup elya.
seperti diketahui, pascapengumuman kelulusan pppk provinsi bengkulu pada 21 desember 2023 lalu, hingga saat ini belum terdengar kelanjutan perekrutan pppk tersebut.
bahkan, terhitung desember, artinya sudah berlalu 3 bulan sejak pengumuman.
secara keseluruhan, pppk yang sudah lulus pada pengadaan 2023 yakni sebanyak 678 orang .
dengan rincian, 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan