Karena DPRD Seluma merupakan mitra dari Pemkab Seluma dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya segala rekomendasi akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
BACA JUGA:Erwin, Teddy dan Tenno Incar Perahu PDIP Maju Pilkada Seluma 2024
BACA JUGA:Polemik Kades Dusun Baru, Ini Isi Rekomendasi Dewan Seluma
Meskipun pada akhirnya keputusan tetap merupakan hak penuh dari Bupati Seluma.
“Semua prosedur telah kita lakukan, termasuk audit investigasi dari Inspektorat. Jadi data yang ada dan rekomendasi DPRD akan kita pertimbangkan sebelum keputusan diambil,” tutup Hartanto.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma pada Selasa 23 April 2023 menuntaskaskan hearing kedua atas polemik yang melibatkan Kades Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebut.
Piihak yang dilibatkan yakni Pemkab Seluma dalam hal ini Asisten I dan III Setda Seluma, Dinas PMD Seluma, Inspektorat Seluma dan Bagian Hukum Setda Seluma.
Kemudian ada perwakilan Polres Seluma, perwakilan Kejari Seluma dan perwakilan masyarakat Desa Dusun Baru.
Usai hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S.Sos.
Dewan lalu melakukan rapat internal bersama ahli hukum DPRD Seluma, lalu akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE.
Isi rekomendasi yang pertama, meminta kepada Bupati Seluma untuk memfasilitasi musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang berselisih.
Kedua, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses oknum/warga yang menyegel Kantor Desa dengan cara Restorative Justice, yakni penyelesaian dengan berkeadilan dan musyawarah.
Ketiga, atau yang terakhir, DPRD Kabupaten Seluma merekomendasikan kepada bupati agar tidak memberhentikan Kepala Desa, akan tetapi dilakukan fungsi pembinaan terhadap Kepala Desa dan masyarakat yang bertikai.
Karena belum ditemukan alasan-alasan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
“Rekomendasi ini merupakan buah hasil dari hearing pertama dan kedua yang DPRD Seluma lakukan. Semoga rekomendasinya dapat dipertimbangkan dengan baik oleh Pemkab Seluma dalam mengambil keputusan atas polemik di Desa Dusun Baru,” ungkap Samsul Aswajar.
Menurut Samsul, adanya hearing bukan berarti DPRD Seluma memihak kepihak manapun.