ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Tahap akhir pemenuhan syarat proposal permohonan pembentukan Kabupaten Bumi Pekal dikebut Pemkab Bengkulu Utara. Satu persyaratan terakhir itu yakni kajian akademik terkait rencana lokasi kecamatan dan titik pusat ibukota rencana Kabupaten Bumi Pekal.
Pemkab Bengkulu Utara menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu (Unib), Senin (6/11). Asisten I Pemkab BU Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si menerangkan sebelumnya Unib sudah melakukan kajian kelaikan pembentukan rencana Kabupaten Bumi Pekal. Kajian terkait lokasi ibukota kabupaten juga menjadi satu persyaratan akhir.
“Kita bekerjasama kembali dengan LPPM Unib untuk meminta bantuan melakukan kajian,” terangnya.
Ia juga memaparkan beberapa potensi terutama lahan yang dimiliki Pemkab BU dan siap dihibahkan jika dibutuhkan. Lahan Pemkab BU terdapat di Kecamatan Putri Hijau dan Ketahun.
“Dua titik lahan tersebut siap kita hibahkan jika dibutuhkan. Lahan itu dari pelepasan lahan HGU perusahaan yang sudah milik Pemkab BU,” jelasnya.
Namun dari dua titik lahan, Kecamatan Ketahun memiliki kelebihan karena lahan 40 hektare milik Pemkab BU yang berada di poros jalan lintas BU – Mukomuko. Selain itu, lokasinya juga cukup strategis karena di depan lahan tersebut juga berdiri Kompi Brimob dan Batalyon TNI.
BACA JUGA:Sebut Dakwaan JPU Kabur, Eksepsi Terdakwa Jembatan Menggiring CS
“Kita sampaikan itu. Namun nantinya tergantung kajian akademik dari LPPM Unib,” terangnya.
Sementara itu Ketua LPPM Unib Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc, Ph.D menerangkan LKPP akan segera memulai tahapan. Diantaranya dengan melakukan diskusi dengan masyarakat setiap kecamatan dan meminta ajuan usulan lokasi yang diajukan tiap kecamatan untuk menjadi recana ibukota kabupaten.
“Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan akan kita susun kajian sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut,” ungkapnya.
Hery membenarkan jika ketersediaan dan lokasi lahan menjadi salah satu kriteria. Namun ia menegaskan masih banyak kriteria lain yang harus dupenuhi suatu daerah untuk memenuhi standar sebagai lokasi ibukota kabupaten.
“Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi, ketersediaan lahan hanya salah satunya. Nanti akan kita cek satu persatu usulan tiap kecamatan,” pungkas Hery.(qia)