Apalagi Kabupaten Bengkulu Selatan terhubung dengan seluruh daerah seperti Seluma dan Padang Guci Kabupaten Kaur.
"Semoga tercipta ekonomi baru dengan konektivitas antar wilayah, ini juga yang diharapkan Pemkab Bengkulu dengan Pemprov Bengkulu," ujar Fikri.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Barli Halim SE MM mengatakan, legislatif mendorong penuh langkah pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi aset-aset daerah yang selama ini terbengkalai.
Beberapa aset yang telah disebutkan itu selama ini kurang bermanfaat bagi masyarakat bahkan membahayakan karena kondisinya rusak berat.
Maka dari itu Barli berharap tahun 2025 nanti dengan rancangan yang telah dilakukan oleh eksekutif akan memberikan perubahan bagi daerah untuk tahun mendatang.
"Ini yang perlu kita dukung dan tentunya pemerintah daerah harus komitmen dan konsisten untuk daerah," ujar Barli.
BACA JUGA:Ingat! DTPHP Provinsi Bengkulu Salurkan 1.118 Alsintan di bulan Juni 2024
Meskipun mendapatkan dukungan dan dorongan dari DPRD, beberapa dewan tetap mengkritik pembangunan Bengkulu Selatan khususnya terkait aset.
Disampaikan anggota DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama S.IP, pembangunan daerah harus disertai dengan SDM dan infrastruktur.
Selama ini Pemkab Bengkulu Selatan dinilai belum maksimal dalam dua item tersebut.
Sebagai wakil rakyat Nisan merasa punya hak dan kewajiban untuk mengawasi pembangunan Bengkulu Selatan, apalagi yang dilakukan pemerintah itu menggunakan anggaran daerah.
Oleh sebab itu rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 tersebut harus direalisasikan sesuai rancangan pembangunan yang telah disusun tahun 2024.
"Kalau kami lembaga pengawasan, penganggaran tentu ingin kinerja pemerintah daerah 2025 lebih baik lagi. Khususnya infrastruktur ini jadi perhatian," kata Nisan.
Infrastruktur Bengkulu Selatan, diungkapkan politisi muda Golkar ini, masih sangat minim.
Baik jalan, gedung dan bangunan ataupun sarana pertanian masyarakat.
Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah Bengkulu Selatan masih belum optimal.