Terutama karena penurunan PPh tahunan badan akibat penurunan harga komoditas pada 2023 dan perubahan status izin usaha WP batu bara serta peningkatan restitusi.
Dari sisi belanja, tercatat terjadi pertumbuhan 10,9 persen secara tahunan menjadi Rp 849,2 triliun (25,5 persen dari pagu APBN).
Ani menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2024 sudah mencapai Rp 591,7 triliun atau 24 persen dari total pagu belanja APBN, naik 13,2 persen YoY.
“Growth-nya cukup tinggi, double-digit di 13,2 persen. Yang agak bisa dibandingkan adalah saat 2020 ke 2021. Tahun 2020, waktu itu Covid pertama terjadi, semuanya ambles. Kita recover 2021, tumbuhnya 28,1 persen,” jelas dia.
BACA JUGA:Jokowi: Sebentar lagi Indonesia Akan Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Bendahara negara itu mengungkapkan, pertumbuhan yang tinggi itu disebabkan belanja pemilu pada Februari 2024 dan belanja kementerian/lembaga (K/L).
Belanja K/L mencapai Rp 304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu.
Itu terutama dipengaruhi pembayaran JKN/KIS, penyaluran bagi program bansos, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan pemilu.
Kemudian, belanja non-K/L sebesar Rp 287,6 triliun atau 20,9 persen dari pagu APBN 2024.
Yang terdiri atas realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.(**)