KORANRB.ID – Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah meluncurkan kolaborasi pemanfaatan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 program ini diluncurkan berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang valid dan akurat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulisnya mengatakan, data sosial ekonomi yang akurat, komprehensif dan berperingkat merupakan pondasi yang kuat dalam perencanaan program-program pembangunan.
Menurut Suharso, ketersediaan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dapat meningkatkan akurasi penyasaran program-program pembangunan yang berpotensi menghemat anggaran sebesar Rp50 triliun dengan menyempurnakan ketepatsasaran program.
BACA JUGA:Belanja di Shopee Bisa Ngutang Loh! Begini Cara Menggunakan Pay Later
BACA JUGA:Di Bank Bengkulu Sudah Tersedia Pinjaman Produk KPR , Cek Syarat Mudahnya di Sini
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat.
Contohnya, data Regsosek dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga guna memastikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kita dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak maksimal bagi pengembangan wilayah dan tentunya kesejahteraan masyarakat,” kata Suharso.
BACA JUGA:Mau Pinjam Uang di Pinjol? jangan Khawatir, Ini 200 Fintech Pinjol Legal di OJK
Hal ini disampaikan dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga.
Acara ini turut didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Selain dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, kata Suharso, akses data Regsosek juga akan diberikan kepada akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung proses-proses kajian ataupun kegiatan lainnya yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program Pemerintah.