Informasi Terbaru Seleksi CASN, Besok, Rakor Mekanisme Tes Bersama KemenpanRB

Sabtu 27 Jul 2024 - 21:58 WIB
Reporter : Jery Yasprianto
Editor : Ade Haryanto

Namun, untuk pelaksanaan tahapan seleksi, termasuk pemetaan secara rinci formasi yang akan didapat tersebut masih menunggu petunjuk Kementrian terkait.

Untuk jumlah formasi pengadaan ASN tahun 2024 yang diterima Pemprov Bengkulu dari Kementerian KemenpanRB sebanyak 500 formasi.

Rinciannya CPNS 200 orang dan 300 orang PPPK.

BACA JUGA:Bentuk Tubuh Serupa! Berikut 5 Perbedaan Kura-Kura dan Penyu

200 orang PNS terdiri dari Tenaga Teknis 140 formasi, dan Tenaga Kesehatan (Nakes) sebanyak 60 formasi. 

Lalu untuk PPPK sebanyak 300 orang terdiri dari Tenaga Pendidik (Tendik) 100 formasi, Nakes 100 formasi, dan Teknis 100 formasi

Menyikapi kebutuhan PNS dan PPPK 2025 yang masih menunggu kebutuhan dan anggaran, Rohidin Mersyah mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan ketersediaan anggaran ini menjadi perhatian penting dalam rekrutmen atau pembukaan seleksi pengadaan ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu tahun 2025. 

Dikarenakan, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu sendiri saat ini telah melewati ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh kementerian terkait, yakni sebesar 30 persen dari APBD. 

BACA JUGA:Dapat Dukungan PAN, Teddy - Gustianto Pastikan Berlayar di Pilkada Seluma

Sedangkan kondisi belanja pegawai Pemprov Bengkulu berada di atas persentase tersebut. 

“Sehingga, saat ini kita masih menunggu keperlauan dan anggaran yang ada,” terang Rohidin Mersyah.

sebelumnya, DPRD Provinsi Bengkulu telah memberikan kritik dan masukan terhadap tingginya belanja pegawai Pemprov Bengkulu saat ini. 

Sebelumnya, Ketua komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP,MM yang mengingatkan jajaran Pemprov Bengkulu untuk mengevaluasi belanja pegawai, karena anggaran di dalam APBD juga dibutuhkan dalam memberikan pelayanan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

''Belanja pegawai di Pemprov Bengkulu mencapai angka 41,2 persen dari APBD.

Jumlah tersebut tergolong tinggi, mengingat pembiayaan lain khususnya di bidang pelayanan masyarakat perlu juga mendapat perhatian,” ungkap Edwar Samsi. 

 

Kategori :