KORANRB.ID – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan energi alternatif yang bebas karbon, sekaligus menggantikan pasokan bahan bakar fosil di dalam negeri dengan adanya fenomena krisis energi yang melanda beberapa negara.
Langkah ini juga untuk mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan adalah Hidrogen. Sebagai senyawa kimia pembawa energi (energy carrier) yang ramah lingkungan dan serbaguna, penggunaan Hidrogen dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk transportasi, pembangkit listrik, sistem pemanasan, penyimpanan energi, dan bahan baku industri.
“Pemanfaatan Hidrogen di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor industri pupuk, petrokimia, dan kilang. Sebagian besar Hidrogen yang digunakan di sektor industri bersumber dari gas bumi,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Reni Yanita saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Hidrogen sebagai Komoditas di Jakarta, belum lama ini.
Selain itu, pengembangan Hidrogen di Indonesia dapat mendukung pemanfaatan energi terbarukan, memitigasi perubahan iklim, menciptakan pasar energi baru, dan solusi alternatif dari kondisi energi saat ini.
BACA JUGA:3 Paslon Maju Pilkada Kaur, PDI Perjuangan Usung Gusril-Hamid
BACA JUGA:DPRD Kota Bengkulu Bentuk Pansus Optimalkan PAD
Namun, Reni mengungkapkan bahwa teknologi produksi Hidrogen rendah karbon masih tergolong baru dan membutuhkan biaya tinggi. Karenanya, untuk mendukung pengembangan Hidrogen rendah karbon dan sebagai upaya pemenuhan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK, Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam terbarukan, termasuk melalui pengembangan industri Hidrogen.
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil mengadakan FGD Pengembangan Hidrogen sebagai Komoditas untuk menyosialisasikan pemanfaatan Hidrogen dalam mengembangkan alternatif energi.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Bidang Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta seluruh Asosiasi dan Pelaku Usaha Industri.
“Saat ini, telah terdapat industri Hidrogen di dalam negeri dan sudah berada dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat untuk komoditas tersebut, yaitu pada KBLI 20112 – lndustri Kimia Dasar Anorganik Gas lndustri. Adapun, perizinan berusaha KBLI 20112 masuk ke dalam binaan Kementerian Perindustrian,” jelas Reni.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengklasifikasikan Perizinan Berusaha KBLI 20112 berdasarkan tingkat risiko.
BACA JUGA:Misterius! Berikut 5 Fakta Unik Carunculated Caracara, Omnivora Oportunis
BACA JUGA:Mantan Napi dan STR Internship Diawasi Panitia Seleksi Tes CPNS, Salah Upload Dianggap TMS
Persyaratan untuk memenuhi Perizinan Berusaha telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.