KORANRB.ID - Kabupaten Rejang Lebong, dengan topografi yang berbukit-bukit dan banyaknya wilayah yang masih terpencil, menghadapi tantangan geografis yang signifikan, khususnya jelang Pilkada 2024 mendatang.
Dari total 445 TPS yang telah ditetapkan untuk Pilkada Serentak 2024, sebanyak 15 di antaranya dikategorikan sebagai TPS sulit dijangkau.
TPS-TPS ini berada di lokasi yang jauh dari ibu kota kecamatan atau desa induk, yang sering kali hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang kurang memadai, terutama pada musim hujan.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Anas Kholiq, menjelaskan bahwa medan menuju TPS-TPS tersebut sangat menantang.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dorong Pemilu Damai, Partisipasi Pemilih Meningkat
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Sahkan Program Pembangunan 20 Tahun dalam RPJPD
TPS yang sulit dijangkau ini terletak di daerah perbukitan yang akses jalannya masih tanah dan sulit dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.
Untuk menuju ke sana, diperlukan kendaraan khusus, seperti sepeda motor yang telah dimodifikasi agar mampu menembus medan yang berat.
"Keberadaan TPS yang sulit dijangkau ini bukanlah hal baru. Setiap kali pemilu, lokasi-lokasi ini menjadi perhatian khusus, terutama terkait dengan distribusi logistik pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara. Mengingat sulitnya akses, KPU Rejang Lebong harus melakukan perencanaan yang matang agar seluruh logistik pemilu dapat sampai tepat waktu dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar," ungkap Anas.
Dalam menghadapi tantangan ini, KPU Rejang Lebong telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memodifikasi kendaraan, terutama sepeda motor, agar dapat melalui medan yang berat.
BACA JUGA:Unik! Berikut 5 Jenis Mamalia yang Hanya Bisa Melihat Warna Hitam dan Putih
BACA JUGA:Mengenali Karakter Seseorang dari Sepatu Kesukaannya
Sepeda motor yang digunakan dilengkapi dengan ban khusus dan dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih tangguh menghadapi medan berlumpur dan berbatu.
Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik.
Kolaborasi ini mencakup penyediaan kendaraan tambahan, jika diperlukan, dan dukungan dari pihak kepolisian serta TNI untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik ke TPS-TPS yang sulit dijangkau.