BENGKULU, KORANRB.ID – Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan memperbaiki 23 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bengkulu.
23 RTLH itu tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.
Kepala Bidang Kawasan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bengkulu, Lepi Nurseha, SE mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan nama-nama penerima bantuan RTLH tahun anggaran 2024 yang sudah turun dan sudah terverifikasi maka dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama.
“Insyallah dalam waktu dekat peletakan batu pertama langsung dari bapak Walikota, dan setelahnya kita lanjut progres pembangunan” Jelas Lepi.
BACA JUGA:Dukung Era Digital, Kampus Vokasi Terapkan Kurikulum Industri 4.0
Perbaikan 23 unit RTLH yang tersebar di 4 kecamatan tersebut meliputi, Kecamatan Ratu Agung dengan Perbaikan terbanyak mencapai 14 unit yang tersebar di 6 Kelurahan mencangkup Kelurahan Kebun Bler dengan 5 unit, Kelurahan Kenanga dan Lempuing masing-masing 3 unit selanjutnya Kelurahan Nusa Indah, Sawah Lebar, dan Sawah lebar baru masing-masing 1 unit RTLH yang mendapat perbaikan.
Kecamatan Selebar sebanyak 7 unit RTLH yang akan diperbaiki, meliputi Kelurahan Betungan dengan perbaikan 1 unit dan Kelurahan Pagar Dewa dengan 6 unit.
Selanjutnya Kecamatan Ratu Samban dengan 1 unit perbaikan RTLH yang berada di Kelurahan Penurunan dan Kecamatan Singgaran Pati di kelurahan Timur Indah juga 1 perbaikan RTLH.
Lanjut Lepi untuk anggaran perbaikan RTLH ini sendiri sebesar Rp460 juta yang mana masing-masing 1 unit RTLH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.
“Masing-masing dapat Rp20 juta, yang mana langsung masuk ke rekening penerima bantuan,” kata Lepi.
Untuk mekanisme bantuan perbaikan RTLH ini sendiri sebenarnya berbentuk nontunai yang dimana para penerima tidak bisa menambil uang tersebut sebelum memiliki toko material yang mereka inginkan
Untuk tahapannya sendiri dari 23 penerima bantuan dibuatkan 2 kelompok yang mana keduanya bebas menentukan tokoh bangunan yang mereka inginkan.
BACA JUGA:Program Magang ke Jepang Kurang Diminati Warga Lebong
kemudian penerima bantuan akan didampingi oleh fasilitator untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak toko agar para penerima bantuan bisa mengambil material bangunan maksimal sebesar Rp17.5 juta. kemudian Rp2.5 juta sisanya dianggarkan untuk upah tukang.