KEPAHIANG,KORANRB.ID - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dituding jadi pemicu rendahnya serapan APBD 2024 Kabupaten Kepahiang.
SIPD yang jadi kambing hitam itu mayoritas di OPD lingkungan Pemkab Kepahiang dengan catatan rapor merah serapan anggaran sesuai hasil Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) periode 1 Januari - 14 Oktober 2024.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang Piisman, SE, M,Si menerangkan, dari penjelasan OPD yang serapan anggarannya masih rendah, dipicu penggunaan aplikasi SIPD hingga masih banyak kegiatan fisik belum berjalan.
BACA JUGA:HUT ke-56 Provinsi Bengkulu Hadirkan UAS
BACA JUGA:Bengkulu Utara Siapkan 800 Hektare Cetak Sawah di Enggano, Ini Lokasinya
"Ada kendala aplikasi SIPD yang menghambat kinerja keuangan di OPD terkait," kata Piisman.
Kondisi di atas lanjutnya, bukan saja jadi kendala OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang. Namun juga dialami kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.
"Dengan sisa waktu yang ada, kita masih berkayakinan capaian serapan akan maksimal," ujar Piisman.
Dengan hanya menyisakan kurang dari 3 bulan efektif TA 2024, secara keseluruhan realisasi keuangan Pemkab Kepahiang baru diangka 60,1 persen. Realisasi serapan anggaran tersebut masih di bawah target sebesar 69,3 persen.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan tim TEPPRA Kabupaten Kepahiang, terdapat 22 OPD mendapatkan rapor merah dengan serapan rendah.
BACA JUGA:Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Oligarki di Universitas Bengkulu
Yakni, DPKP 69,2 persen, Sekretariat Daerah 68,4 persen, Kecamatan Seberang Musi 67,8 persen. Dinas Dukcapil 67,1 persen.
Lalu, Dinas DPMPTSP 67 persen, Dishub 66,6 persen, Kecamatan Merigi 66,2 persen, Bappeda 65,4 persen, Kecamatan Bermani Ilir 65 persen, Disperinaker 64,3 persen, Kecamatan Ujan Mas 61,3 persen, Distan 69,8 persen.
Kecamatan Kepahiang 60,7 persen, Kecamatan Muara Kemumu 56,9 persen, Kecamatan Kabawetan 54,7 persen, BPBD 54,5 persen, Kecamatan Tebat Karai 54 persen, Diskominpersantik 53,9 persen, Dikbud 52,9 persen, DPPKBP3A 43,4 persen, Dinas PUPR 56,9 persen dan Dinkes 33 persen.