KORANRB.ID – Sekitar 1.000 petani terancam dicoret dari Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) penerima pupuk subsidi baik urea maupun NPK.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Bengkulu Utara, Juwita Abadi menerangkan jika ada surat dari Kementerian Pertanian terkait evaluasi pada 1.000 petani yang masuk dalam daftar RDKK tersebut.
Hal ini terkait dengan peninjauan penebusan pupuk subsidi yang selama ini dilakukan oleh petani tersebut.
“Kita diminta melakukan evaluasi aktifitas petani tersebut, apakah masih aktif melakukan aktifitas pertanian termasuk kondisi lahan saat ini,” terangnya.
BACA JUGA:17 November 2024 SKD Diumumkan, Soal SKB Ada Bahasa Inggris Serta Materi Kejiwaan
BACA JUGA:Selasa, Pemkab Bengkulu Utara Kembali Panggil PT Agricinal, Ini Masalahnya
Ia menerangkan jika petani-petani tersebut tidak menebus pupuk subsidi, sedangkan dalam usulan RDKK mereka termasuk dalam petani kecil yang membutuhkan pupuk subsidi.
Sehingga Dinas TPHP diminta memastikan aktivitas petani dan lahan persawahan tersebut serta alasan petani tidak melakukan penebusan pupuk subsidi.
“Kita akan melakukan peninjauan ulang tersebut dan akan melakukan verifikasi langsung dengan ketua kelompoknya,” terangnya.
Ia menerangkan jika hal ini akan berpengaruh pada alokasi pupuk subsidi baik urea maupun NPK bagi Bengkulu utara 2025 mendatang.
BACA JUGA:182 Pemilih Bengkulu Utara Pindah Tempat Memilih
BACA JUGA:Di Bengkulu Utara Tersisa 1.709 Pupuk Subsidi Belum Ditebus Petani, Ini Penyebabnya
Jika memang dinilai tidak aktif melakukan pertanian, maka nama mereka akan dicoret dari data penerima pupuk subsidi.
“Maka jumlah kuota pupuk subsidi bagi Bengkulu Utara tahun depan akan berkurang,” terangnya.
Saat ini sendiri serapan pupuk subsidi di Bengkulu Utara masih tersisa 1.709 ton lagi masing-masing 751 ton pupuk urea dan 958 pupuk NPK.