Kader puskesmas tidak mau memasak bahan makan untuk PMT. Apalagi setelah dimasak, kader diharuskan mengantar ke rumah masing-masing penerima manfaat.
“Untuk PMT ini masing-masing puskesmas memiliki anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung jumlah penerima manfaat. Namun karena anggaran yang tidak sesuai menurut kader, maka kegiatan ini juga tidak berjalan,” sampainya.
BACA JUGA:Hasil Sidak BPOM, Disperindagkop Akan Tindak 8 Toko Jual Produk Kadaluwarsa di Mukomuko
BACA JUGA: Butuh Minimal 15 Unit, RSUD Mukomuko Berencana Tambah Mesin Cuci Darah 2025 Mendatang
Kendati demikian Hevta mengatakan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di 17 puskesmas masih tetap normal.
Sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersumber dari dana BOK tetap ada yang berjalan, salah satunya program PMT berbahan pangan lokal khusus balita.
Kemudian, berbagai pelayanan kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.
“Mulai dari kegiatan upaya deteksi dini, preventif, respon berbagai penyakit, pemberian insentif UKM, kegiatan penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, dan manajemen puskesmas. Semua kegiatan ini berjalan,” demikian Hevta