KORANRB.ID – Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia mengapresiasi realisasi jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu.
Hal itu terungkap saat acara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di Hotel Mercure, Rabu, 20 November 2024.
Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Ady Hendratta. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya.
Apresiasi tersebut selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang terus mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Polres Lebong Launching Program Ketahanan Pangan Tanam Jagung dan Budidaya Ikan
BACA JUGA:Kasus Dugaan 5 Pejabat Bengkulu Tengah Tak Netral Ditetapkan Sebagai Temuan
Salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK RI, Niken Ariati, memberikan apresiasi atas realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Bengkulu.
Hal tersebut dikarenakan, saat ini realisasi jaminan sosial tenagakerjaaan Bengkulu telah mencapai 37 persen, hanya butuh 2 persen tambahan untuk menyamai rata-rata angka realisasi jaminan sosial secara nasional.
“Apresiasi kepada Bengkulu, Ini pencapaian yang sangat baik, mengingat keterbatasan APBD, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya maksimal,” sampai Niken usai pembukaan acara.
BACA JUGA:Target Packing Logistik Pilkada Lebong Tuntas Tiga Hari
BACA JUGA:Seminggu Lagi Nyoblos Pilwakot Bengkulu, DISUKA Makin Deras Terima Dukungan
Lebih lanjut, Niken juga mengatakan, bahwa dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, capaian tertinggi adalah di Kabupaten Kaur, dengan realisasi mencapai 75 persen.
Sedangkan, untuk capaian realisasi terendah ada di Kabupaten Lebong, yang masih berada di angka 17 persen.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyebutkan bahwa sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat.