KORANRB.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan prinsip good governance dan clean government.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Hasilnya, diungkapkan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. H Rosjonsyah Sahili SIP, MSi bahwa sinergi antara Pemprov dan BAP DPD RI dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi kunjungan kerja BAP DPD RI, terutama dalam rapat dengar pendapat yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester II dari BPK RI,” sampai Rosjonsyah.
BACA JUGA:Tanggul Sungai Selagan Pondok Batu Tak Kunjung Diperbaiki BWSS 7, Sudah 4 Tahun Jebol
BACA JUGA:Pejabat Kemenko PMK RI Apresiasi Realisasi Jamsos Ketenagakerjaan di Bengkulu
Rosjonsyah juga mengharapkan, dari hasil pertemuan yang telah dilakukan pada rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 20 November 2024 dapat mendorong perbaikan tata kelola keuangan Provinsi Bengkulu.
“Harapannya, hasil pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu,” harap Rosjonsyah.
Sementara itu, Wakil Ketua II BAP DPD RI, Ahmad Sauki Suratno mengatakan, bahwa pihaknya memiliki 2 tugas utama, yaitu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi serta menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Bengkulu.
BACA JUGA:Polres Lebong Launching Program Ketahanan Pangan Tanam Jagung dan Budidaya Ikan
BACA JUGA:Kasus Dugaan 5 Pejabat Bengkulu Tengah Tak Netral Ditetapkan Sebagai Temuan
Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan untu jawaban atas hasil rapat bersama Pemprov Bengkulu tersebut akan terlebih dahulu dikaji, untuk secepatnya dapat diketahui hasil rekomendasinya.
“Jawaban atas pertanyaan yang kami sampaikan akan kami kaji lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai bagi Pemprov Bengkulu,” sampai Ahmad.
Ahmad menerangkan, bahwa sinergi ini menjadi langkah nyata Pemprov Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah.