ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Bapenda Bengkulu Utara (BU) mulai menghitung jumlah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak yang menjadi beban penagihan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang beberapa tahun belakangan ini banyak tunggakan.
Sedangkan beban penagihan PBB bukan hanya dibebankan kepada Bapenda melainkan juga menjadi tugas camat dan kepala desa.
Kepala Bapenda Markisman, S.Pi menerangkan jika saat ini terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB.
BACA JUGA: Bupati Mian Janjikan Kesejahteraan Guru
Ini setelah dibentuk Satgas khusus penagihan PBB yang juga melibatkan asisten hingga Inspektorat. “Saat ini terjadi meningkatkan, namun memang belum kita pastikan berapa perkembangan jumlah penagihan hingga saat ini,” terangnya.
Dia menegaskan, jika seluruh desa mendapatkan alokasi Dana Desa (ADD) yang salah satunya adalah Dana Bagi Hasil PBB.
Jumlahnya juga sama meskipun memang masih ada desa-desa yang jumlah pembayaran PBB-nya masih sangat rendah bahkan lebih rendah dari DBH yang didapatkan.
“Maka kita sudah turun ke desa-desa dan menerangkan jika desa bukan hanya melakukan penagihan. Namun juga menerima dana pembangunan yang bersumber dari DBH PBB tersebut,” terangnya.
Ia berharap DBH PBB tersebut bisa digunakan oleh desa untuk peningkatan capaian PBB.
BACA JUGA: Nelayan BU Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
Misalkan dengan melakukan program sosialisasi maupun kegiatan lainnya yang bisa mendorong kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB.
“Sehingga memang terjadi peningkatan PBB masing-masing desa yang bersumber dari kesadaran masyarakat,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk besaran pembayaran PBB di tiap desa memang jumlahnya tidak terlalu besar.
BACA JUGA: Ada Sanksi dan Tim Awasi Penerapan UMK Rp 2,7 Juta