Sehingga kepala OPD harus benar-benar turun ke desa dan berdiskusi dengan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Sehingga benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan,” terangnya.
Jika seluruh Kepala OPD ikut turun ke masyarakat dalam menentukan program, maka ia menilai pembahasan yang dilakukan bersama DPRD akan lebih mudah.
Karena ada pemahaman yang sama terkait dengan kondisi masyarakat dan solusi yang harus diambil oleh pemerintah dan DPRD.
Ditegaskannya jika saat ini pejabat daerah bukan lagi pejabat yang memang lebih sering duduk di kantor.
BACA JUGA:Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Papua, Tiba di Bengkulu Sore Ini
Namun Ia menegaskan jika saat ini pejabat dan Anggota DPRD harus benar-benar menyadari jika jabatan yang dipegang adalah sebagai pelayanan masyarakat.
“Sehingga kita harus datang mendengarkan aspirasi masyarakat. Baik itu dalam momen khusus maupun turun langsung melihat kondisi masyarakat,” terangnya.
Apalagi saat ini Pemkab BU masih memiliki masalah terkait dengan keterbatasan anggaran.
Sehingga dalam melaksanakan pembangunan masih dalam menggunakan skala prioritas yang sangat besar.
Pemerintah juga harus memiliki basis data yang besar termasuk data turun langsung dari masyarakat secara langsung.
Selain dapat melihat kondisi dan kebutuhan langsung masyarakat dari pembangunan.
Dengan turun langsung ke masyarakat bisa mengubah persepsi masyarakat jika pejabat daerah dan DPRD memiliki derajat lebih tinggi.
“Karena pada dasarnya pembangunan memang harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berorientasi dari bawah dan harus benar-benar jawaban dari permasalahan masyarakat. Selain itu, juga harus ada kesadaran jika pemerintah bertugas melayani masyarakat,” pungkas Sonti.(qia/adv)