ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Bengkulu Utara merupakan daerah yang terluas dan penduduk yang terbanyak di Provinsi Bengkulu. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk tersebut juga menggambarkan jika Bengkulu Utara memiliki permasalahan yang kompleks.
Sehingga semua pihak pemegang kekuasaan tidak bisa hanya duduk di kantor dengan menunggu permasalahan itu datang ke kantornya, dan mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH menerangkan, jika saat ini pemerintah dipaksa untuk lebih aktif lagi turun ke masyarakat.
Sehingga turun ke masyarakat bukan hanya menjadi tugas politisi di parlemen, namun juga wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah terutama kepala OPD.
BACA JUGA:Perjuangkan Akses Jalan Pertanian dan Perkebunan
“Sehingga pemerintah tidak hanya menunggu permasalahan itu datang dan dilaporkan atau diusulkan masyarakat. Namun juga melihat langsung permasalahan di masyarakat,” terangnya.
Ia meminta seluruh kepala OPD wajib turun ke masyarakat sehingga tahu betul kondisi masyarakat.
Termasuk mengetahui apa yang harus dilakukan maupun pembangunan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jika pemerintah hanya menunggu, maka pembangunan yang dilakukan akan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan tidak terlalu dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bahkan Ia meminta seluruh kepala OPD untuk turun bersama DPRD sehingga bisa melihat langsung kondisi masyarakat.
Sehingga DPRD dan Pemkab sama-sama melihat permasalahan yang ada dan berdiskusi sesuai dengan cara pandang pemerintah maupun DPRD masing-masing.
BACA JUGA:Dewan Minta Pemkab BU Maksimal Potensi PAD
“Sehingga jika memang DPRD dan Pemkab sama-sama melihat masalah permasalahan yang ada, tentunya ada cara pandang yang berbeda dalam penyelesaian masalah. Sehingga solusi yang ditimbulkan benar-benar dalam pembahasan yang panjang,” terangnya.
Saat ini DPRD BU banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat jika sulitnya menemui kepala-kepala OPD. Sedangkan masyarakat ingin mengajak langsung kepala OPD tersebut turun sehingga mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia juga mengatakan jika saat ini pemerintah pusat juga sudah menegaskan jika pembangunan harus berbasis dari pemerintah desa.