Joko juga menerangkan transfer ke daerah juga menjadi perhatian utama, dengan total realisasi mencapai Rp2.378,68 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing terealisasi sebesar Rp 1.311,69 miliar dan Rp 501,35 miliar.
“Dana transfer ini bertujuan memperkuat pembangunan di daerah. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” terangnya.
Menjadi tantangan ketika kondisi defisit anggaran hingga Oktober 2024 mencapai Rp2.750,3 miliar, meningkat Rp205,42 miliar dibandingkan tahun lalu. Joko menyebutkan bahwa tantangan ini harus diatasi dengan meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kita perlu memperkuat pendapatan daerah melalui inovasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Meskipun begitu, KPPN Manna juga berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran.
Sebab, dengan kinerja APBN yang terus membaik, pemerintah berharap momentum ini dapat berlanjut.
BACA JUGA:Kumpulkan Janda Miskin, Dinsos Akan Salurkan Bantuan Sembako
BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Selatan Dorong Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi
“Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelayanan kami sepenuhnya tanpa biaya, dan kami akan terus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih,” tegasnya.
Sehingga kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci utama.
Joko optimistis APBN akan terus menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat.
"Semoga pertumbuhan ekonomi terus membaik dan masyarakat dapat sejahtera, serta pembangunan dapat terus berlanjut," pungkasnya