Pihaknya juga berharap agar upaya ini mampu menggerakkan roda ekonomi daerah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan lokal.
Dalam kunjungan sebelumnya ke beberapa BBI, Komisi II DPRD menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius.
Salah satunya adalah masalah distribusi air yang tidak merata, sehingga menghambat proses pembibitan ikan.
Selain itu, kebocoran infrastruktur dan kurangnya pemeliharaan fasilitas juga menjadi sorotan.
BACA JUGA:Gagal Nyalip Avanza, Warga Masat Bengkulu Selatan Meninggal di Seluma Barat
BACA JUGA:Kings Buat Celtics Tersentak: NBA Musim 2024/2025
“Beberapa masalah ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada pihak pengelola.
Solusi awal juga telah kami usulkan, seperti normalisasi aliran air dan perbaikan fasilitas. Namun, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan efektif,” terang Politisi PKB ini.
Sanusi juga menambahkan bahwa hasil peninjauan mendatang akan menjadi bahan evaluasi bersama. Temuan-temuan di lapangan akan dibahas secara mendalam oleh Komisi II untuk mencari solusi terbaik.
“Kami ingin setiap BBI benar-benar menjadi aset yang produktif dan mendukung PAD Kabupaten Rejang Lebong,” tambahnya.
Salah satu tujuan utama dari peninjauan ini adalah memastikan bahwa anggaran Rp2,5 miliar yang telah digelontorkan pada tahun 2024 benar-benar memberikan dampak signifikan.
Sanusi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia.
“Kami tidak ingin investasi sebesar itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, peninjauan ini sekaligus untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif,” tegasnya.
Komisi II DPRD juga akan mendorong pengelola BBI untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk mereka.
Salah satunya adalah dengan diversifikasi jenis ikan yang dibudidayakan, sehingga bisa menarik lebih banyak pasar dan meningkatkan pendapatan.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Sanusi berharap BBI di Rejang Lebong dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.