BENGKULU, KORANRB.ID - Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Bengkulu mencatat adanya sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah perusahaan sektor kelapa sawit di Bengkulu sepanjang tahun 2023. Permasalahan tersebut tentu saja menjadi salah satu penghambat investasi dan menjadi refleksi negatif bagi industri sawit di tahun 2023. Ketua Gapki Provinsi Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kelapa sawit di Bengkulu. Mulai dari penjarahan TBS kelapa sawit milik perusahaan di Kabupaten Mukomuko dan penutupan akses jalan ke areal kebun di Kabupaten Kaur. BACA JUGA:Dinsos Pindahkan 27 Makam Korban Covid-19 Permasalahan itu tentu saja telah mengganggu iklim investasi serta menciptakan refleksi negatif bagi industri sawit di Bengkulu. "Kita ingin itu menjadi pembelajaran dan semoga permasalahan seperti itu tidak terulang kembali di tahun 2024," kata John, Selasa (26/12). Oleh sebab itu, menurut John, perlu upaya bersama baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi gangguan investasi di sektor kelapa sawit di Bengkulu. Sehingga sektor usaha ini bisa semakin berkembang. "Perlu solusi yang konstruktif agar masalah serupa tidak terulang kembali di daerah sentra sawit lainnya di Bengkulu," kata John. BACA JUGA:160 Guru PPPK Gagal Direkrut, Diajukan Lagi Tahun 2024 John mengatakan, gangguan investasi tersebut awalnya hanya terjadi di beberapa kabupaten di Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu gangguan tersebut meluas hingga ke kabupaten lainnya. Bahkan Kabupaten Kaur menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian. Dimana salah satu perusahaan anggota Gapki Bengkulu, PT DSJ juga ikut terdampak oleh gangguan. Dimana masyarakat menuntut program Revitalisasi Perkebunan, padahal program itu tidak pernah masuk daerah ini. "Masyarakat harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menyerap informasi, serta wajib melakukan cross check di lapangan. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak benar yang akhirnya melakukan tindakan yang melanggar hukum," tambah John. BACA JUGA:Bengkulu Kirim 71 Atlet di PON XXI Aceh-Sumut 2024 John menambahkan, perlu adanya solusi penyelesaian terbaik bagi anggota Gapki yang mengalami permasalahan sosial. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan gairah iklim investasi perkebunan kelapa sawit, sambil menjaga situasi Kamtibmas di Bengkulu, terutama menjelang Pemilu 2024. "Dalam menghadapi tantangan ini, Gapki Bengkulu dan seluruh anggotanya diimbau untuk fokus pada kesepahaman dan kerjasama. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif, mendukung pemulihan iklim investasi, dan menjaga stabilitas kamtibmas di Provinsi Bengkulu," pungkasnya. (hkm/prw)
Kategori :