TUBEI, KORANRB.ID - Lahan yang digarap masyarakat di 52 desa yang mayoritas menyebar di 4 kecamatan wilayah Kabupaten Lebong terancam bermasalah. Soalnya tidak sedikit lahan yang digarap itu masuk kawasan Hutan Lindung (HL).
Sementara usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait perubahan status hutan kawasan, belum direspon.
Sampai saat ini belum ada petunjuk dari KLHK yang mengarah ke bisa tidaknya kawasan HL di Kabupaten Lebong dikaji ulang. ''Kami masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat dan kalau belum juga direspon dalam waktu dekat akan kami koordinasikan kembali,'' ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.
BACA JUGA: Realisasi PAD Lebong Sudah Mencapai 90 Persen
Diakuinya, luasnya cakupan HL di Kabupaten Lebong juga sering memicu kendala bagi Pemkab Lebong dalam upaya percepatan pembangunan. Khususnya akses pembukaan jalan serta pengembangan sentral pertanian.
''Usulan pengkajian ulang batas wilayah sekaligus peralihan status hutan itu berkaitan dengan nasib masyarakat yang sudah terlanjur menggarap lahan di kawasan hutan,’’ terang Mustarani.
Luas lahan hutan yang berbatasan langsung dengan 52 desa itu lebih 100 hektare. Paling banyak di Kecamatan Topos, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Lebong Selatan.
BACA JUGA:Rencana Kelola Wisata Melalui UPTD
''Namun kawasan hutan yang kami usulkan diubah statusnya hanya untuk lahan yang selama ini memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan garapan,'' terang Mustarani.
Dengan perubahan status diharap memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengelola. Alasan lainnya, perubahan status hutan harus dilakukan mengingat penetapan administratif nama desa yang jauh lebih dulu ketimbang penetapan status HL.
''Sederhananya, masyarakat sudah lebih dahulu menempati kawasan hutan itu sebelum statusnya ditetapkan pemerintah,'' ungkap Mustarani.(sca)