BACA JUGA:Bawaslu Jangan Diskriminatif !
Contohnya penerimaan murid baru, pelayanan publik, tempat wisata hingga kegiatan di desa yang tentunya sangat rawan terjadi praktik pungli.
"Kita siap mendampingi dan menindaktegas adanya praktek pungli, seperti di Pantai Cemoro Sewu yang tidak berselang lama langsung kita bubarkan," jelas Tatar.
Sebelumnya salah satu pengunjung Pantai Cemoro Sewu, Ikram (36) menjelaskan bahwa ia dan keluarga dimintai pungutan iuran sebesar Rp 15 ribu per orang.
Nilai tersebut sangatlah tidak masuk akal apabila dibandingkan dengan pantai di kawasan lainnya, termasuk Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dilanjutkan Ikram, saat itu ormas yang melakukan pungli mengatakan bahwa iuran tersebut dilakukan karena ada hiburan organ tunggal.
"Kami sekeluarga ada 8 orang, masing masing dimintai Rp 15 ribu, menurut saya itu sangatlah tinggi. Lagipula saya hanya ingin bermain di pantai, bukan menikmati organ tunggal," jelas Ikram.
Selain itu juga dengan adanya pungli ini, membuat dirinya bersama keluarga kapok untuk berwisata di Kabupaten Seluma.
Diharapkan agar kedepannya ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, agar minat pengunjung kembali ada.
Karena yang melakukan pungli ini merupakan salahsatu ormas, bukanlah pemerintah desa (Pemdes).
"Ada karcisnya, didalam karcis tersebut jelas ada tulisan ormas. Maka dari itu kita minta ketegasan Bupati Seluma atau APH untuk menindaknya agar tidak meresahkan pengunjung,"ujar Ikram. (zzz)