Ia menambahkan, proyek irigasi tersier ini memiliki nilai strategis bagi masyarakat setempat. Jika berfungsi optimal, jaringan irigasi tersebut akan sangat membantu petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena itu, meskipun pemerintah desa tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan proyek, ia berharap pelaksana benar-benar bekerja sesuai kontrak dan memperhatikan kualitas.
BACA JUGA:Panitia Natal Oikumene Bengkulu 2025 Siapkan Perayaan dan Bakti Sosial
BACA JUGA:2 Kades Ajukan Penangguhan, Urai Kasus Fee Proyek BBWSS VIII di Kepahiang
“Irigasi ini sangat penting bagi kami. Kami ingin hasilnya maksimal, karena kalau bangunan cepat rusak, yang rugi masyarakat juga,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Irigasi (UPI) Mukomuko, Sumarlin, ST, membenarkan bahwa memang sempat terjadi pembongkaran di titik BLP 2 M. Ia mengakui adanya kesalahan elevasi yang membuat aliran air tidak seimbang, sehingga bangunan harus dibongkar dan telah diperbaiki ulang.
“Benar, bangunan di BLP 2 M sempat dibongkar karena elevasinya salah. Sekarang sudah diperbaiki agar sesuai dengan spesifikasi teknis,” kata Sumarlin.
Menurutnya, pelaksana proyek kini sudah mulai bekerja dengan memperhatikan kualitas dan menerima masukan dari masyarakat. Meski demikian ia juga mendorong warga untuk aktif mengawasi agar proyek tersebut benar-benar memberi manfaat.
“Kami sudah sampaikan ke pihak pelaksana agar terus terbuka terhadap kritik. Kalau masyarakat melihat ada yang tidak sesuai, silakan laporkan. Pengawasan masyarakat itu penting supaya proyek seperti ini tidak lagi menimbulkan kecurigaan,” tandasnya.