KORANRB.ID – Sorotan publik terhadap proyek irigasi tersier milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Proyek yang tersebar di dua titik, yakni jaringan irigasi BLP 2 M di Desa Arah Tiga dan BLP 1 B Kiri di Desa Ranah Karya. Kini sudah dilakukan perbaikan, warga meminta agar hasil akhirnya benar-benar berkualitas dan berfungsi optimal bagi petani.
“Bangunan irigasi ini sebenarnya sudah lama kami tunggu. Banyak irigasi di wilayah kami yang rusak dan belum tersentuh perbaikan. Karena itu, kami sangat berharap pekerjaan proyek dari BWS Sumatera VII ini dikerjakan dengan kualitas yang baik, bukan asal jadi,” ujar Anwar, seorang petani asal Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang.
Anwar menuturkan, di lokasi BLP 2 M sempat dilakukan pembongkaran total akibat kesalahan elevasi bangunan. Sebelumnya, saluran air yang dibangun terlihat tidak rata dan bergelombang seperti ular. Namun kini, setelah diperbaiki, tampilan fisiknya jauh lebih rapi. Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah saluran tersebut benar-benar akan berfungsi maksimal dalam menyalurkan air ke lahan pertanian.
“Sekarang memang sudah dibangun ulang, hasilnya lebih bagus dari sebelumnya. Tapi kami belum tahu apakah nanti bisa benar-benar menyalurkan air dengan baik, karena sampai saat ini air dari Bendung Manjunto belum dialirkan. Mungkin baru bisa diuji di akhir tahun,” jelasnya.
BACA JUGA:Universitas Bengkulu Lantik Pejabat Baru, Rektor Tekankan Kinerja dan Sinergi
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Dorong Penyandang Disabilitas jadi Pelaku UMKM Mandiri
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, Alfian, meminta agar BWS Sumatera VII Bengkulu menjadikan kesalahan di awal proyek sebagai pelajaran penting. Ia menegaskan, proyek infrastruktur seperti ini harus mendapatkan pengawasan ketat dari awal hingga akhir pelaksanaan, agar hasilnya tidak mengecewakan masyarakat.
“Kalau memang sempat ada kesalahan dan sudah diperbaiki, berarti ada yang perlu dievaluasi secara serius. Kami minta BWS Sumatera VII jangan hanya memperbaiki fisik bangunan, tapi juga memperketat pengawasan. Jangan sampai kejadian serupa terulang di proyek lain,” tegas Alfian.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik bisa menjadi tameng utama untuk mencegah penyimpangan, terutama pada proyek yang menyangkut kepentingan petani dan keberlanjutan pertanian daerah.
“Semakin banyak pihak yang ikut mengawasi, semakin kecil kemungkinan ada permainan di lapangan. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan dengan bangunan berkualitas rendah. Apalagi proyek seperti ini tidak datang setiap tahun, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Pastikan Semua Honorer Tercover PPPK Paruh Waktu
BACA JUGA:Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bengkulu Capai Rp497 Miliar
Sementara itu, Kepala Desa Ranah Karya, Arman Jaya, dengan muncul informasi adanya dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi, diwilayah Ranah Karya dan diresahkan petani.
Pemdes telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi, Pemdes menilai pembangunan di wilayah desanya masih berjalan normal tanpa kendala berarti.
“Memang sempat ada informasi yang simpang siur, tapi kami sudah turun langsung melihat. Di Desa Ranah Karya, pekerjaan tetap berjalan. Sampai sekarang tidak ada laporan resmi ke pemerintah desa terkait masalah teknis,” kata Arman.