KOTA MANNA, KORANRB.ID - Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi menyebut tahun 2024 minim pembangunan infrastruktur. Ia mengklaim APBD BS tahun 2024 banyak tersedot untuk Pemilu dan Pilkada hingga Rp 40 miliar.
Tahun 2024 APBD Kabupaten BS mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan APBD BS tahun 2023 lalu yang hanya Rp 980 miliar.
Hanya saja, meskipun APBD BS tahun 2024 mencapai Rp 1 triliun lebih, pembangunan infrastruktur BS tahun 2024 diakui Gusnan tidak banyak. Sebab APBD BS tahun 2024 lebih difokuskan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang mencapai Rp 40 miliar.
BACA JUGA:Jumlah PNS Berkurang 308 Karena Pensiun
Oleh sebab itu Gusnan berharap, meskipun APBD BS 2024 banyak disedot untuk pesta demokrasi, namun pembangunan daerah tahun 2024 harus tetap maksimal dengan mengandalkan bantuan pemerintah pusat.
“Oleh sebab itu ada beberapa prioritas pembangunan yang harus ditunda terlebih dahulu pada tahun ini, artinya pembangunan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran Rp 40 miliar tersebut harus tertunda karena terserap untuk pembiayaan Pemilu dan Pemilukada” kata Bupati saat Musrenbang di Kecamatan Bunga Mas.
Sebagai contoh diungkapkan Gusnan, meskipun tanpa APBD, pada tahun 2023 lalu Kecamatan Bunga Mas menjadi Kecamatan yang menerima manfaat terbanyak dari segi pembangunan infrastruktur.
Mulai dari pembukaan jalan Matai tembus Kedurang rampung dikerjakan pada tahun 2023. “Ini tentu menjadi pembuka potensi ekonomi baru terutama bagi masyarakat Bunga Mas dan Kedurang,” tambah Gusnan.
BACA JUGA: Audit BPKP Kerugian Negara Rp 323 Juta, Kepsek Ditahan
Secara terpisah, Kepala Bappeda Litbang Fikri Aljauhari S.STP MM mengatakan, pembangunan daerah sepenuhnya diawali dengan APABD daerah. Namun pihaknya sangat mendukung bupati untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat melalui Kementrian.
Hal ini diungkapkan Fikri telah terbukti dari beberpa infrastruktu fisik yang telah dibangun tahun 2023 lalu. Kendati demikian sambung Fikri, pembangunan dengan APBD tetap prioritas dan saat ini pemerintah daerah tengah merancang pembangunan tahun 2025 melalui Musrenbang.
“Setiap kepala OPD nantinya bisa menangkap dan mengcaption apa yang menjadi usulan dari masing-masing desa, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pembangunan kita,” terang Fikri.
Tahun ini sambung Fikri Dana Alokasi Umum (DAU) Kaabupaten BS belum bisa memenuhi semua usulan yang diusulkan pada Musrenbang tahun sebelumnya. Pada Musrenbang tahun 2024 akam disusun menjadi RKPD tahun 2025. “Kita berharap kondisi keuangan pada APBD Bengkulu Selatan tahun berikutnya akan kembali nnormal,”kata Fikri.(tek).