KEPAHIANG, KORANRB.ID - Dua link paket jalan gagal masuk dalam usulan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2023, kembali diusulkan tahun ini.
Kedua link jalan tersebut merupakan titik vital yang sudah lama dinantikan warga pembangunannya.
Yakni, paket jalan Cinto Mandi - Langgar Jaya, dengan panjang 11 Kilometer dan lebar 3,5 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 23 miliar. Serta, link jalan Ranah Kurung - Batu Bandung, dengan panjang 11,1 kilometer dan lebar 3,5 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 25 miliar.
Sejatinya, kedua link jalan di atas masuk dalam 4 titik lainnya dalam program Inpres IJD 2023. Namun, di tengah perjalanan hanya 2 link saja yang dilaksanakan pekerjaannya. Yakni, link jalan pusat pemerintahan- Tebat Monok, dengan panjang 6 kilometer, lebar 7 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 30 miliar.
Serta, jalan pusat Pemerintahan - Barat Wetan, dengan panjang 5,1 kilometer dan lebar 7 meter dengan kebutuhan anggaran Rp 23 miliar.
BACA JUGA:Ini Daftar Desa-desa di Kepahiang Bakal Dipimpin Pjs Kades
BACA JUGA:Oknum Guru Ditahan, Pemkab Kumpulkan Orangtua Siswi, Terancam 20 Tahun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang tetap berkeyakinan dua titik jalan program Inpres IJD tetap terlaksana tahun ini.
Kepala Dinas PUPR Kepahiang Teddy Adeba ST ME berharap, usulan lanjutan pembangunan 2 link dari pemerintah pusat diakomodir tahun ini juga. Ditanya lebih detil progres kedua titik tersebut, Teddy mengaku belum bisa memastikannya.
Pihaknya masih menuggu kabar lebih lanjut dari pihak Kementerian.
"Untuk dua paket jalan yang akan dibangun ini, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian," jelasnya.
Beberapa jalan yang masuk dalam program Inpres IJD ini diantaranya adalah, Cinto Mandi - Langgar Jaya, dengan panjang 11 Kilometer dan lebar 3,5 meter. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan ini Rp 23 miliar.
BACA JUGA:Kemenperin Beberkan Peluang Inovasi dan Adaptasi Industri Pengolahan Daging
BACA JUGA:Formasi Teknis PPPK 2024, Impian Tenaga Honorer
kemudian Pusat Pemerintahan - Barat Wetan, dengan panjang 5,1 kilometer dan lebar 7 meter. Kebutuhan anggaran Rp 23 miliar.