Sebelumnya, Balai Merah Putih sudah dibangun sejak dua tahun yang lalu melalui dua tahapan.
Tahap pertama menghabiskan dana Rp 36,7 miliar yang berasal dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Dilanjutkan pada tahap ke dua yakni menghabiskan Rp 20 miliar yang berasal dari APBD 2023.
BACA JUGA:Tahun Ini, Disiapkan Pemasangan 1.228 Sambungan Rumah Gratis Untuk Warga Bengkulu Tengah
BACA JUGA:Susun Rencana Pembangunan Bengkulu Tengah 2025, Musrenbangcam Dimulai
“Kalau semua ditotal dengan APBD 2024, dari tahap pertama, kedua dan ketiga menghabiskan anggaran Rp58,7 miliar dengan masa pengerjaan tiga tahun anggaran,” terang Tomaiwan.
Diharapkan dalam waktu dekat, setelah dilakukan penyelesaian pembangunan, Balai Merah Putih akan secara resmi diserahkan.
Tetapi sampai saat ini, untuk penyerahan masih menunggu penyelesaian pembangunan.
“Pasti akan diserahkan, tetapi waktunya kita tunggu saja, karena ada pembangunan tambahan, apakah akan diserahkan, atau menunggu penyelesaian tahap ke tiga, kita tunggu saja,” terang Tomaiwan.
Diberitakan RB sebelumnya, Pembangunan Balai Merah Putih Kota Bengkulu saat ini mencapai 96 persen. Tahap penyelesaian pemasangan plafon dan kramik ditargetkan rampung jelang tutup tahun 2023.
BACA JUGA:Disiapkan Anggaran Rp 1 Miliar, Perbaiki 50 Rumah Tidak Layak Huni
BACA JUGA:Pilkada Bengkulu Utara: Arie versus Andaru, Ini Peta Kekuatan Keduanya
Seperti diketahui, tahap kedua pembangunan Balai Merah Putih Kota Bengkulu dilakukan sejak Maret 2023. Yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk Pendopo tepat di depan Kantor Walikota Bengkulu yang berada di Balai Merah Putih.
“Sudah hampir selesai, dan sesuai dengan target yang kita tetapkan, harapannya, dalam waktu dekat sudah 100 persen,” terang Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Tomaiwan.
Tahap penyelesaian akan dilakukan pemasangan beberapa atribut yang mendukung gedung pendopo.
BACA JUGA:Pasca Pungli Oknum PP, Kades Kungkai Baru Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Butuh Tambahan 500 PPK dan PNS