KORANRB.ID – Bupati Lebong, Kopli Ansori mengingatkan Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Lebong untuk tidak melayani titipan poryek.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun ini, BBLP Kabupaten Lebong diingatkan oleh Kopli untuk profesional.
Jangan sampai dalam prakteknya, BLP justru mencari keuntungan dengan cara yang melanggar. ''Tidak ada yang namanya titipan proyek,'' tegas Bupati Lebong, Kopli Ansori.
Bahkan jika ada oknum yang mengatas namakannya meminta jatah proyek, Kopli minta BLP melaporkannya ke Pemkab Lebong.
BACA JUGA:Meleset! Pencairan DD Tahap l Diprediksi Kembali Terlambat, Sekda Mukomuko Tagaskan Ini
Dipastikannya ia tidak pernah melayani siapapun yang meminta proyek. ''Artinya kalau saya sendiri tidak melayani, jangan coba-coba BLP kongkalingkong,'' tukas Kopli.
Bukan tanpa alasan, Kopli meminta BLP bekerja serius karena cikal bakal bentuk pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Lebong bermuara dari situ.
Dari hasil tender atau lelang ditentukan siapa pihak ketiga yang akan melaksanakannya. ''Kalau lelangnya tidak beres, bagaimana kita bisa berharap hasil pembangunannya maksimal,'' tutur Kopli.
Proses lelang barang dan jasa harus mengedepankan tujuan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya harus ada pengawasan ketat terhadap kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebong.
BACA JUGA:Maksimalkan Capaian PAD 2024
''Saya minta seluruh pihak, baik instansi terkait maupun masyarakat bersama-sama mendukung dan mengawasi jalannya pembangunan di Lebong mulai dari perencanaan, proses pengerjaan hingga hasil,'' terang Kopli.
Sementara Kabag Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Lebong, Eldi Satria, ST mengaku masih menunggu laporan dari OPD terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Namun diperkirakan jumlah paket lelang kegiatan fisik tahun ini berkisar 70 paket dengan nilai Rp 65 miliar. ''Tahun lalu (2023, red) kami berhasil melelang 62 paket kegiatan fisik dengan nilai Rp 73 miliar,'' demikian Eldi.