Sebelumnya, BPDLH sudah menentukan 16 lembaga dalam mengelola dana insentif karbon ini. Salah satunya adalah Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, yang emrupkan satu-satunya perwakilan NGO asal Pulau Sumatera.
Dikatakan, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Jonedi, sebanyak 16 Lempara yang sudah lulus dan terpilih oleh BPDLH tersebut masih akan dilakukan open bidding.
BACA JUGA:Jangan Pakai Kontraktor Blacklist! Sudah jadi Temuan BPK
Artinya, masih ada proses yang harus dilalui, untuk terpilih sebagai lemtara yang akan menyalurkan dana Insentif ini, kepada masing-masing Pemprov di Indonesia.
"BPDLH sudah emnentukan 9 lemtara ada tambahan baru dari 9 Lemtara lagi. Jadi semuanya ada 16, yang sudah melakukan uji tuntas kapasita lembaga. Namun, ini akan dilakukan bidding lagi," jelasnya.
Lebih jauh ditambahkan Adi, daerah yang sudah ada kemajuan dalam penyaluran insentif karbon program polu Net Sink 2030 yakni Provinsi kalimantan Timur (Kaltim) karena sudah ada proses negosiasi dana dari World Bank bersama kemitraan yang ada di Pemprov kaltim untuk menjadi Lembaga perantara di provinsi tersebut.
''Sedangkan yang lain itu belum ada, termasuk dari KKI Warsi belum ada sama sekali ikut bidding atau ikut dalam proses menyalurkan dana sejak 2021,'' tutupnya.