BINTUHAN, KORANRB.ID - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kaur yang baru saja didirikan masih kekurangan banyak Sumber Daya Manusia (SDM).
Bukan hanya itu UPTD PPA yang berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kaur ini juga minim anggaran.
Ini membuat UPTD PPA masih belum banyak melakukan kegiatan.
Seperti yang diketahui, UPTD yang baru saja berdiri ini hanya memiliki dua pejabat di dalamnya.
BACA JUGA:Wow! Perdana Kelola Paskibraka, Kesbangbol Seluma Anggarkan Rp1 Miliar untuk Seleksi
Yakni Kepala UPTD dan juga Kasubag.
Padahal seharusnya, paling tidak di dalam UPTD PPA tersebut harus ada beberapa pejabat lain lagi.
Beberapa SDM yang masih kosong itu sendiri yakni psikolog, konselor, pejabat dari sarjana hukum dan juga staf administrasi.
Kepala DP2KBP3A Kaur Siswan, S.PKP mengatakan memang benar bahwa saat ini kegiatan di UPTD PPA yang baru saja didirikan belum dapat terlaksana dengan maksimal.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Dinas PMD Kaur Tahap Penyidikan, Salah Satunya Anggaran Pilkades Serentak
Hal ini bukan lain karena, anggaran untuk kegiatan hingga kini belum tersedia akibat dari keterlambatan pendirian UPTD PPA.
"Kita ini cukup terlambat, jadi anggaran untuk kegiatan yang seharusnya dari DAK tidak kita dapatkan," kata Siswan.
Karena belum tersedianya anggaran ini, beberapa kegiatan UPTD PPA masih menginduk ke bidang PPA.
Meskipun demikian, Siswan mengatakan beberapa kegiatan terkait dengan pencegahan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Kaur terus mereka lakukan.
BACA JUGA:Pemberi dan Penerima Uang Caleg Bisa Dipenjara, Bawaslu Ingatkan Peserta Pemilu