Ada pula video dimana lansia diarahkan untuk mencoblos salah sati capres. Padahal, pendamping tidak diperbolehkan untuk mengarahkan memilih salah satu.
Bawaslu juga memiliki temuannya sendiri dimana diduga terdapat 3.441 kotak suara yang tidak tersegel.
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa untuk video yang KPPS tidak membagikan undangan saat ini masih dalam proses pengecekan. Yang pasti, nanti informaai disampaikan KPUD. "Nanti cek ke KPUD ya," urainya.
Begitu pula dengan video lansia yang diarahkan memilih salah satu capres. Dia mengatakan bahwa belum tentu informasi tersebut benar.
"Semua itu nanti akam ditangani. Tapi, kan ada wilayahnya juga," urainya.
Terkait temuan Bawaslu, lanjutnya, KPU akan berkoordinasi terkait informasi teraebut. Bisa jadi informasi itu benar atau belum tentu benar.
"Nanti kami akan pastikan dulu," terangnya di Pesantren IIQ Jakarta di Pamulang Tangerang Selatan.
Polemik pemungutan suara di luar negeri (LN) masih berlanjut, usai viral video WNI di London yang mengaku tak bisa nyoblos, muncul video lainnya dari Tokyo yang diduga PPLN enggan merusak kertas suara yang tak digunakan.
Informasi tersebut ramai di media sosial X dengan pengunggah @Aryprasetyo85. Dalam cuitannya, Ary mengatakan, petugas awalnya menolak untuk merusak kertas suara yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Karena saksi dan relawan ngotot menuntut surat suara yang sudah tidak berguna dicoret, surat suara tersebut akhirnya dicoret oleh panitia.
Tindakan ini harus dilakukan agar surat suara tersebut tidak bisa digunakan secara illegal dengan tujuan menambah suara Paslon tertentu. (**)