MUKOMUKO, KORANRB.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Mukomuko menargetkan sebanyak 44 Sekolah Dasar (SD) di Mukomuko yang akreditasi B ditingkat menjadi akreditasi A.
Kepala Dispendikbud Mukomuko. Epi Mardiani S.Pd mengatakan peningkatan akreditas sekolah ini sangat perlu dilakukan.
BACA JUGA:ASN Harus Tetap Produktif Saat Ramadan
BACA JUGA:Kabar Gembira! Pemprov Bengkulu Jemput Formasi CASN 2024
Mengingat saat ini dunia pendidikan terus dituntut mengikuti perkembangan jaman, mulai dari perkembangan teknologi, kurikulum, pola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tentunya fasilitas.
Dengan adanya upaya peningkatan akreditas, tentunya seluruh poin harus dimiliki sekolah yang akan mengikuti akreditasi.
"Saat ini baru 22 SD di Mukomuko yang sudah meraih akreditasi A. Kita targetkan, paling tidak dua kali lipat dari sekarang menjadi 44 sekolah yang memiliki akreditasi A,” kata Epi.
Epi menambahkan, Mukomuko sendiri memiliki 158 sekolah dasar. Rinciannya, 22 sekolah memiliki akreditasi A, 73 sekolah memiliki akreditasi B, sisanya 63 sekolah dasar masih akreditasi C.
Untuk peningkatan akreditas ini sudah direncanakan dari akhir tahun 2023 lalu dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Hasil koordinasi terakhir, BAN saat ini sedang melakukan penilaian terhadap semua sekolah mulai dari tingkat dasar hingga sekolah menengah pertama.
“BAN ini memiliki wilayah tugas seluruh Indonesia. Tentunya kita harus mengatur jadwal terlebih dahulu. Hasil koordinasi terakhir, mereka belum bisa pastikan terkait waktu karena saat ini tengah sibuk melakukan penilaian,” jelasnya.
Lanjutnya, Dipendikbud Mukomuko juga sudah mendapatkan penjelasan dari BAN bahwa bangunan sekolah tidak menjadi persyaratan utama sekolah meraih akreditasi A.
Maka dari itu untuk seluruh sekolah dasar yang ada di Mukomuko diminta untuk dapat segera mempersiapkan diri untuk penilaian tersebut.
Karena dalam mewujudkan peningkatan akreditas tidak bisa jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, dan Pemerintah daerah tentunya.
BACA JUGA: Didakwa Manipulasi Data Pemilih, Eks PPLN Kuala Lumpur Disidang, Satu DPO Serahkan Diri