JAKARTA, RAKYATBENGKULU.CO – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bergerak cepat untuk membahas tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang. Tambahan itu datang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya disampaikan seusai penetapan biaya haji.
Yaqut bersyukur atas oleh-oleh dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi baru-baru ini. Tambahan itu diberikan sebagai salah satu hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Pangeran Muhammad bin Salman. ”Ini kebahagiaan sekaligus tantangan,” ujarnya kemarin (21/10).
BACA JUGA:Pelaku Pengeroyokan Ditangkap
Menurut dia, tambahan kuota itu akan berdampak pada menurunnya antrean berangkat haji. Seperti diketahui, berdasar data Kementerian Agama (Kemenag), saat ini estimasi masa tunggu haji paling lama di Indonesia mencapai 47 tahun. Iya, nyaris setengah abad. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi daerah dengan masa tunggu paling lama tersebut.
Tetapi, lanjut dia, tambahan kuota juga menjadi tantangan tersendiri. ”Ini harus disiapkan lebih baik. Tidak mudah menyiapkan keberangkatan 241 ribu jemaah kalau ada tambahan 20 ribu,” tuturnya.
Terlebih, Saudi juga mengubah beberapa regulasi. Salah satunya soal penetapan lokasi khusus bagi jemaah haji asal negara tertentu di Arafah dan Mina.
BACA JUGA:Serukan Jihad Jayakan Negeri di Peringatan Hari Santri, Hari Ini Presiden Jokowi Hadiri Apel Akbar
Gus Men, sapaan akrab Menag, menyatakan telah menggelar rapat virtual dengan jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Dalam rapat itu, dia meminta seluruh jajaran Kemenag menyiapkan langkah seiring penambahan kuota haji. Dengan begitu, kuota bisa didistribusikan secara berkeadilan. Dia meminta pembagiannya tetap memprioritaskan lansia. Saat ini calon jemaah haji Indonesia (CJHI) lansia berjumlah sekitar 600 ribu. ”Saya ingin supaya mereka juga bisa menjadi prioritas,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Kementerian Agama akan membuat skema baru terkait syarat istitha’ah kesehatan CJHI. Yaqut mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin guna merumuskan langkah terbaik untuk menjaga kesehatan jemaah haji. ”Kita sepakat istitha’ah akan menjadi syarat jemaah melakukan pelunasan,” tegasnya.
BACA JUGA:Jarak Pandang Menurun, Penerbangan Tetap Aman
Nanti, kata dia, jemaah menjalani dua kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada awal November 2023. Dimulai dengan skrining kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih dini. Dengan begitu, bagi yang memiliki masalah kesehatan ada waktu untuk melakukan pemulihan.
”Sehingga pada pemeriksaan kedua, kalau sudah baik, berhak melunasi,” jelasnya. Hal itu, imbuh dia, merupakan ikhtiar agar kasus jemaah sakit dan wafat di Saudi bisa ditekan. Sebagai informasi, pada penyelenggaraan haji 2023, jumlah jemaah haji wafat mencapai 752 orang.
Sosialisasi terkait hal itu juga akan dilakukan Kemenag sejak dini. Rencananya, Kemenag menggelar muzakarah perhajian di Jogjakarta pada 23–25 Oktober 2023. Pada muzakarah ini akan dibahas sejumlah hal terkait haji, termasuk masalah syarat istitha’ah kesehatan. Muzakarah nanti diikuti perwakilan ormas keagamaan dan praktisi kesehatan. (mia/c19/oni)