Tuntut TNI ke Barak, Aksi Mahasiswa di DPRD Provinsi Bengkulu Diwarnai Saling Dorong dan Bakar Ban

Reporter: Arif |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 06 Apr 2026 - 22:26

AKSI: Mahasiswa kembali gelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 6 April 2026.--Arif Hidayat/RB

9. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengusut secara menyeluruh polemik pengelolaan tata ruang dan penggunaan anggaran daerah.

10. Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

11. Menolak tegas pembangunan Tambang Emas Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.

12. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menindak tegas segala bentuk praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

13. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian kerja, serta menyediakan hak-hak normatif bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Provinsi Bengkulu.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk tekanan mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga legislatif agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

tuntut tni ke barak, aksi mahasiswa di dprd provinsi bengkulu diwarnai saling dorong dan bakar ban                            bengkulu, koranrb.id – giliran himpunan mahasiswa islam (hmi), gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni), dan gerakan mahasiswa kristen indonesia (gmki) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung dprd provinsi bengkulu, senin 6 april 2026.
massa mulai bergerak melakukan long march dari taman budaya menuju gedung dprd provinsi bengkulu sekitar pukul 14.30 wib. aksi tersebut menggunakan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan orasi.
dalam aksi itu, massa membawa berbagai atribut, mulai dari bendera organisasi, almamater perguruan tinggi, hingga spanduk bertuliskan "kembalikan tni ke barak", "sahkan ruu perampasan aset", serta sejumlah poster lainnya.
baca juga:dukcapil seluma sebar blanko adminduk ke desa, pangkas antrean warga
secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan orasi yang menyoroti semakin dominannya peran militer di ranah sipil, serta mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis, andrie yunus.
aksi yang berlangsung panas itu diwarnai upaya massa untuk menerobos masuk ke dalam gedung dprd. 
situasi sempat memanas ketika massa mulai melakukan aksi dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di pintu gerbang. 
bahkan, sebagai bentuk protes, mahasiswa membakar ban di depan gedung dewan.
baca juga:kekurangan armada sampah seluma disorot, dprd panggil dlh hari ini
tak hanya itu, massa juga menyiapkan tali tambang yang diduga akan digunakan untuk menjebol pagar dprd provinsi bengkulu.
formatur ketua umum hmi cabang bengkulu, muhammad bintang tuah dinasti, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
"kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menyampaikan kegelisahan rakyat.
jika suara kami tidak didengar, maka kami akan terus berjuang dengan cara kami," ujar bintang.
baca juga:dlh diminta peremajaan pohon pelindung di jalan sukowati, rawan tumbang
ia juga menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu supremasi sipil dan menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
"mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat kondisi bangsa hari ini.
kami menuntut pemerintah dan dpr untuk benar-benar berpihak kepada rakyat, menjaga demokrasi, serta memastikan tidak ada lagi penyimpangan kekuasaan," tegasnya.
dalam aksi tersebut, aliansi tri muda menyampaikan 13 tuntutan yang ditujukan kepada dpr ri, presiden, serta dprd provinsi bengkulu.
baca juga: tni dan warga bangun jembatan gantung garuda di semidang alas
1. menuntut dpr ri untuk mendesak presiden agar segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reformasi total kepolisian negara republik indonesia, guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
2. mendesak dpr ri dan presiden untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tni.
3. menuntut dpr ri agar secara konsisten mengawal dan menegaskan prinsip supremasi sipil, dengan memastikan bahwa tni tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
4. menuntut dpr ri untuk segera mendesak presiden agar memberhentikan rencana pembangunan 750 batalion di seluruh wilayah indonesia.
baca juga: 3.000 rumah tak layak huni di bengkulu terima bantuan tahun ini
5. mendesak dpr ri dan presiden untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan ruu perampasan aset.
6. menuntut dpr ri untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus andrie yunus, agar dilaksanakan secara transparan, independen, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
7. menuntut dpr ri untuk segera mengambil langkah-langkah konkret melalui fungsi legislasi dan pengawasan guna menghentikan kebijakan mbg (makan bergizi gratis).
8. menuntut dpr ri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui pembentukan regulasi yang komprehensif dan penguatan kebijakan anggaran yang berkeadilan.
baca juga:program koperasi merah putih seluma capai 82 unit, delapan mulai dibangun
9. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk mengusut secara menyeluruh polemik pengelolaan tata ruang dan penggunaan anggaran daerah.
10. menuntut dprd provinsi bengkulu untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan sosial.
11. menolak tegas pembangunan tambang emas bukit sanggul, kabupaten seluma.
12. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk menindak tegas segala bentuk praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
baca juga:seleksi paskibraka dibuka, target tembus nasional
13. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian kerja, serta menyediakan hak-hak normatif bagi tenaga harian lepas (thl) di provinsi bengkulu.
aksi ini menjadi salah satu bentuk tekanan mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga legislatif agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan