Pemprov Tunggu Perbaikan APBD-P Kota, Rabu

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Minggu , 05 Nov 2023 - 23:06

KONFERENSI PERS: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, saat melakukan konferensi pers di Ruang media Center Provinsi Bengkulu.--BELA/RB

"Untuk seluruh kabupaten/kota yang belum menganggarkan untuk segera menganggarkan sesuai dengan kebutuhan. Syukur-syukur bisa 40 persen, paling tidak ada dianggarkan sebagai bukti kepatuhan terhadap pemerintah yang memang sudah disepakati untuk dianggarkan," terangnya.

Lalu, menurut Isnan ada yang lebih krusial sehingga dapat menabrak tatanan dalam mekanisme penganggaran APBD Perubahan Kota.

Dimana ada sekitar 35 sub kegiatan yang dianggarkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), tetapi tidak terdapat di dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Padahal sekarang, pada setiap anggaran yang dianggarkan di APBD P maupun reguler sudah harus ada di mekanisme perencanaan RKPD.

Dengan begitu, dikatakan Isnan ada norma dan aturan yang dilanggar. pihaknya tidak mau memberikan rekomendasi terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti hal tersebut.

"Itu yang terkait hasil evaluasi, antara lain APBD P Kota. Sementara untuk APBD Kabupaten, kita sudah mengeluarkan rekomendasi yang sama. Apalagi terkait hibah pilkada, sudah direkomendasikan agar dianggarkan," demikian Isnan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si, mengatakan perbaikan evaluasi tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemprov Bengkulu selama tujuh hari kerja.

Sementara penyerahan hasil evaluasi kepada Pemkot sudah dilakukan sejak Senin.

"Tujuh hari kerja sejak Senin, artinya Rabu sudah kita terima kembali perbaikannya dari Pemkot," ujar Rizqi.

Maksimal pemberian nomor registrasi oleh Pemprov, maksimal diserahkan tiga hari dari penyampaian hasil penyempurnaan tersebut. Karena pemprov akan kembali meneliti terkait dokumen yang disampaikan.

"Setelah kami terima, akan kami teliti lagi. Jika sudah sesuai, maka nomor registrasinya akan kami keluarkan. Jika belum kami minta di sesuaikan kembali," tutupnya. (bil)

pemprov tunggu perbaikan apbd-p kota, rabu                            bengkulu, koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu sudah melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd-p) 2023 untuk seluruh kabupaten/kota. 
terkhusus untuk apbd-p kota, ada empat perbaikan yang harus dilakukan. yang merupakan rekomendasi pemprov bengkulu sebelum dikeluarkan peraturan daerah (perda) apbd-p.
 hal tersebut dikatakan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes.
isnan menguraikan, pertama terkait pengurangan tambahan penghasilan pegawai (tpp) aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemkot bengkulu. 
baca juga:investor tertarik bangun rs internasional di bengkulu
pengurangan tersebut cukup besar hingga rp 21 miliar. dari angka rp 103 miliar, hanya tersisa rp82 miliar. 
dengan begitu, ditegaskan isnan memang ada potensi pengurangan tpp atau tpp tidak dibayarkan pada akhir tahun. 
"ini salah satu rekomendasi untuk diutamakan. hal tersebut merupakan belanja rutin yang memang wajib karena menyangkut hak asn di kota bengkulu," kata isnan, kemarin (5/11).
selanjutnya, isnan menyebutkan ada penambahan hibah yang setelah dilakukan komparasi atau perbandingan, tidak sesuai dengan regulasinya. 
baca juga:parkiran pantai panjang diambil alih pemprov
seperti diketahui, penambahan hibah hingga rp 600 juta untuk masjid, yang belum ada rincian penggunaannya. hal tersebut juga merupakan rekomendasi, ia menyarankan untuk mengutamakan yang wajib dulu dan kebutuhan yang mendesak. 
"hibah itu boleh, dengan catatan belanja wajib dan belanja yang memang perioritas itu sudah terpenuhi," ujar isnan.
lalu ada pula hibah pilkada, isnan mengatakan harus ada kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pada tahapan pilkada.
 sementara untuk pemkot masih belum ada sama sekali. sehingga pemprov menyarankan untuk ditambahkan sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri (mendagri).
baca juga: sampah tpa sumber bbm dan listrik, siapkan rp 5 miliar pancing investasi rp 63 miliar
"untuk seluruh kabupaten/kota yang belum menganggarkan untuk segera menganggarkan sesuai dengan kebutuhan. syukur-syukur bisa 40 persen, paling tidak ada dianggarkan sebagai bukti kepatuhan terhadap pemerintah yang memang sudah disepakati untuk dianggarkan," terangnya. 
lalu, menurut isnan ada yang lebih krusial sehingga dapat menabrak tatanan dalam mekanisme penganggaran apbd perubahan kota. 
dimana ada sekitar 35 sub kegiatan yang dianggarkan di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd), tetapi tidak terdapat di dalam dokumen perencanaan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). 
padahal sekarang, pada setiap anggaran yang dianggarkan di apbd p maupun reguler sudah harus ada di mekanisme perencanaan rkpd.
 dengan begitu, dikatakan isnan ada norma dan aturan yang dilanggar. pihaknya tidak mau memberikan rekomendasi terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti hal tersebut.
baca juga:usulkan 15 ton bantuan benih padi ke kementan
"itu yang terkait hasil evaluasi, antara lain apbd p kota. sementara untuk apbd kabupaten, kita sudah mengeluarkan rekomendasi yang sama. apalagi terkait hibah pilkada, sudah direkomendasikan agar dianggarkan," demikian isnan.
sementara itu, kepala bidang (kabid) anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, rizqi al fadli, s.ip, m.si, mengatakan perbaikan evaluasi tersebut akan diserahkan kembali kepada pemprov bengkulu selama tujuh hari kerja.
 sementara penyerahan hasil evaluasi kepada pemkot sudah dilakukan sejak senin.
"tujuh hari kerja sejak senin, artinya rabu sudah kita terima kembali perbaikannya dari pemkot," ujar rizqi. 
maksimal pemberian nomor registrasi oleh pemprov, maksimal diserahkan tiga hari dari penyampaian hasil penyempurnaan tersebut. karena pemprov akan kembali meneliti terkait dokumen yang disampaikan. 
"setelah kami terima, akan kami teliti lagi. jika sudah sesuai, maka nomor registrasinya akan kami keluarkan. jika belum kami minta di sesuaikan kembali," tutupnya. (bil)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan