SPJ Fiktif Catering Setwan Seluma Capai Rp1 Miliar, JPU Hadirkan 4 Saksi dalam Persidangan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 18 Apr 2024 - 22:50

IKUTI: Tiga terdakwa (rompi merah muda) perkara korupsi belanja operasional Setwan Seluma tahun anggaran 2021, usai mengikuti persidangan di PN Tipikor Bengkulu, kemarin, 18 April 2024. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi belanja operasional Setwan Seluma tahun anggaran 2021.

Perkara ini menyeret tiga terdakwa, meliputi mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021,

Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 18 April 2024 diketuai Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Adapun saksi yang dihadirkan JPU diantaranya, dua saksi pemilik catering, Lili dan Silitri.

Satu saksi pemilik laundry Nopriadi dan satu saksi pegawai Kantor Pos di Seluma Maulana Malik.

JPU Kejari Seluma, Reki Afrizal, SH mengatakan, inti dari pemeriksaan empat saksi ini untuk membuktikan Adanya dugaan Surat Pertanggungjawab (SPJ) fiktif dari usaha yang dilakoni empat saksi pada tahun anggaran 2021.

“Karena SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana, red) yang dikeluarkan lebih besar dari yang diterima oleh para saksi,” kata Reki.

Lanjut Reki, nominal barang yang dikeluarkan tidak sama dengan nominal anggaran yang dikeluarkan berdasarkan SP2D.

Sehingga, ada dugaan mark up anggaran untuk pembayaran catering, laundry dan pembeli materai.

spj fiktif catering setwan seluma capai rp1 miliar, jpu hadirkan 4 saksi dalam persidangan                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi belanja operasional setwan seluma  tahun anggaran 2021. 
perkara ini menyeret tiga terdakwa, meliputi mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021,
rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni.
sidang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu,  kamis, 18 april 2024 diketuai majelis hakim, agus hamzah,  sh, mh.
baca juga:warung di pantai panjang dimasuki pencuri, 3 hp dan uang rp600 ribu raib
baca juga:masuk jeruji lagi, residivis ini jadi tersangka pengancaman
adapun saksi yang dihadirkan jpu diantaranya,  dua saksi pemilik catering, lili dan silitri.
satu saksi pemilik laundry nopriadi dan satu saksi pegawai kantor pos di seluma maulana malik.
jpu kejari seluma, reki afrizal, sh mengatakan, inti dari pemeriksaan empat saksi ini untuk membuktikan adanya dugaan surat pertanggungjawab (spj) fiktif dari usaha yang dilakoni empat saksi pada tahun anggaran 2021. 
“karena sp2d (surat perintah pencairan dana, red) yang dikeluarkan lebih besar dari yang diterima oleh para saksi,” kata reki.
baca juga:vonis ditunda, jpu yakin lima terdakwa ooj bersalah
baca juga:ini barang-barang yang digasak pencuri di rumah ditinggal mudik pemiliknya
lanjut reki, nominal barang yang dikeluarkan tidak sama dengan nominal anggaran yang dikeluarkan berdasarkan sp2d.
sehingga, ada dugaan mark up anggaran untuk pembayaran catering, laundry dan pembeli materai. 
“tadi (kemarin, red) sudah diakui saksi, bahwa kwintasi pembelian itu mereka yang tandatangan,” tutup reki. 
dari keterangan yang disampaikan saksi lili, uang yang diterimanya pada belanja catering tahun 2021 sebesar rp645 juta. 
baca juga:mantan napi dilaporkan tetangga ke polisi, ada apa? 
baca juga: selesai autopsi, jenazah korban kebakaran apartemen di hong kong dipulangkan ke bengkulu
namun, nominal anggaran berdasrakan sp2d yang dikeluarkan mencapai rp1 miliar lebih. 
lili mengaku, tidak tahu soal kwintasi yang dilampirkan dalam spj mencapai rp1 miliar. 
“saya dibayar segitu secara tunai. kalau di kwintasi berbeda saya tidak tahu. saya tidak pernah tanda tangan dan memberikan cap kepada siapapun,” kata saksi lili, usai jpu menunjukkan bukti kwitansi yang nominalnya mencapai rp1 miliar lebih untuk pembayaran catering di tempat usaha lili. 
begitu juga dengan saksi silitri, dia mengaku pembayaran yang diterimanya setiap ada pesan catering maksimal rp100 juta. 
namun, dari sp2d untuk pembayaran catering di usaha silitri mencapai rp250 juta. 
“kalau di catering saya itu maksimal rp100 juta,” ucap saksi di dalam persidangan. 
hal yang sama juga diakui oleh saksi maulana malik pegawai kantor pos dan nopriadi pemilik laundry, bahwa ada kwintasi yang diduga di mark up untuk pembelian materai dan pembayaran jasa laundry. 
“kalau nota materai, saya benar yang tanda tangan kalau nominal saya tidak tahu,” tutur maulana malik. 
sedangkan saksi nopriadi mengaku, dirinya hanya tanda tangan kwintasi. karena ada orang yang mendatanginya untuk meminta tandatangan spj. namun dirinya tidak mengetahui nominal yang ditulis didalam spj tersebut. 
“kalau uang yang saya terima itu rp12 juta. kalau di kwitansi itu rp15 juta saya tidak tahu,” ujarnya. 
untuk diketahui, pada persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan jpu kejari seluma, kamis, 7 maret 2024 lalu, ketiga terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, dakwaan primair.
kemudian pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, dakwaan subsidair.
dan pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
diuraikan dalam surat dakwaan jpu, atas perbuatan ketiga terdakwa dalam pengelolaan belanja operasional setwan seluma tahun anggaran 2021 menimbulkan kerugian negera (kn) rp1,5 miliar lebih. 
jpu kejari seluma, reki afrizal, sh menjelaskan, kn rp1,5 miliar lebih ini timbul dari 11 item belanja rutin.
diantaranya 11 item belanja rutin ini mulai dari dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.
dari nilai kn rp1,5 miliar tersebut, informasinya yang sudah dipulihkan oleh para terdakwa kurang lebih rp900 juta. dengan demikian terdapat sisa rp600 juta lagi yang belum pulih.
diberitakan rb sebelumnya, pada kamis 29 februari 2024 lalu tiga melalui keluarganya telah melakukan cicilan pengembalian kn kepada jaksa kejari seluma.
yakni total rp173 juta, adapun rinciannya yakni terdakwa mh sebanyak rp73 juta, terdakwa re rp50 juta dan terdakwa sa sebanyak rp 50 juta.
dengan adanya cicilan pengembalian kn pada kamis ini, artinya dari total kn sebesar rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini tersisa rp 427 juta yang belum dikembalikan, dan sekitar rp 1 miliar lebih sudah masuk ke rekening titipan kejari seluma.
total uang yang belum dikembalikan sekitar rp 400an juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu.
dengan adanya upaya pengembalian ini, ghufroni menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan