Baru 70 Bidang Lahan Siap Diterbitkan Sertifikat dari Target 129 Bidang Lahan di Lebong

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 18 Apr 2024 - 22:50

Kepala Bidang Aset, BKD Kabupaten Lebong, Gundala, SE.-foto: muharista delda/koranrb.id-

KORANRB.ID - Di tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menargetkan penerbitan sertifikat hak milik untuk 129 bidang lahan yang masuk daftar aset daerah.

Dari jumlah itu, hingga Kamis, 18 April 2024, Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong baru selesai menyiapkan berkas administrasi untuk penerbitan sertifikat 70 bidang lahan.

Dalam waktu dekat, berkas administrasinya akan segera dilimpahkan bidang aset ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebong untuk proses penertibat sertifikat.

Disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Aset, BKD Kabupaten Lebong, Gundala, SE, pihaknya akan mengajukan proses penerbitan sertifikat aset lahan Pemkab Lebong secara bertahap.

“Mana yang berkasnya sudah siap akan segera kami ajukan ke BPN untuk penerbitan sertifikat tanpa harus menunggu berkasnya selesai secara keseluruhan,’’ kata Gundala.

Sengaja pengajuan dilakukan bertahap, tidak harus menunggu berkasnya tuntas keseluruhan agar penerbitan sertifikat aset lahan tidak terlalu memakan waktu.

“Yang jelas kami targetkan hingga tutup tahun anggaran 2024, tak kurang 129 bidang lahan sudah harus dilengkapi sertifikat dari BPN,’’ terang Gundala.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, program penerbitan sertifikat lahan milik daerah sudah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020.

Sampai tahun 2024 sudah 379 bidang lahan yang dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah.

Artinya, sudah 60 persen dari total aset 626 bidang lahan yang lokasinya menyebar di 12 kecamatan.

Selebihnya, 40 persen lagi atau 247 bidang lahan milik daerah belum dilengkapi sertifikat atas nama Pemkab Lebong.

“Kalaupun sudah ada sertifikat, rata-rata masih atas nama perseorangan atau nama pemilik yang menjual atau menghibahkan lahannya kepada Pemkab Lebong,’’ tukas Mustarani.

Jika terus dibiarkan, tentu saja kondisi ini akan sangat berpotensi memicu terjadinya pencatutan.

baru 70 bidang lahan siap diterbitkan sertifikat dari target 129 bidang lahan di lebong                            koranrb.id - di tahun 2024 ini pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menargetkan penerbitan sertifikat hak milik untuk 129 bidang lahan yang masuk daftar aset daerah.
dari jumlah itu, hingga kamis, 18 april 2024, bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong baru selesai menyiapkan berkas administrasi untuk penerbitan sertifikat 70 bidang lahan. 
dalam waktu dekat, berkas administrasinya akan segera dilimpahkan bidang aset ke kantor kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional (atr/bpn) kabupaten lebong untuk proses penertibat sertifikat.
disampaikan kepala bidang (kabid) aset, bkd kabupaten lebong, gundala, se, pihaknya akan mengajukan proses penerbitan sertifikat aset lahan pemkab lebong secara bertahap.
“mana yang berkasnya sudah siap akan segera kami ajukan ke bpn untuk penerbitan sertifikat tanpa harus menunggu berkasnya selesai secara keseluruhan,’’ kata gundala.
baca juga:industri jasa keuangan bengkulu stabil, ojk: kinerja positif
sengaja pengajuan dilakukan bertahap, tidak harus menunggu berkasnya tuntas keseluruhan agar penerbitan sertifikat aset lahan tidak terlalu memakan waktu. 
“yang jelas kami targetkan hingga tutup tahun anggaran 2024, tak kurang 129 bidang lahan sudah harus dilengkapi sertifikat dari bpn,’’ terang gundala.
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengatakan, program penerbitan sertifikat lahan milik daerah sudah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020.
sampai tahun 2024 sudah 379 bidang lahan yang dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah. 
artinya, sudah 60 persen dari total aset 626 bidang lahan yang lokasinya menyebar di 12 kecamatan.
selebihnya, 40 persen lagi atau 247 bidang lahan milik daerah belum dilengkapi sertifikat atas nama pemkab lebong. 
“kalaupun sudah ada sertifikat, rata-rata masih atas nama perseorangan atau nama pemilik yang menjual atau menghibahkan lahannya kepada pemkab lebong,’’ tukas mustarani.
jika terus dibiarkan, tentu saja kondisi ini akan sangat berpotensi memicu terjadinya pencatutan.
baca juga:lelang pesawat jemaah haji bengkulu, ferry: kita targetkan 3 minggu selesai
bidang aset, bkd kabupaten lebong sendiri menyanggupi target 386 bidang tanah yang belum dilengkapi sertifikat dapat dituntaskan paling lambat 2025. 
teknisnya memang tidak bisa sekaligus karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
sementara untuk mengakomodir penerbitan sertifikat 129 bidang lahan itu telah disiapkan anggaran senilai rp100 juta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) murni kabupaten lebong tahun 2024. 
“kami upayakan untuk sisanya, yakni 200 bidang lahan lagi akan diplot anggarannya sekaligus di tahun 2025,” tukas mustarani.
kalaupun memungkinkan, pemkab lebong melalui tim anggaran pemerintah daerah (tapd) akan menambah anggaran penerbitan sertifikat lahan di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) 2024. 
soalnya penerbitan sertifikat lahan sudah menjadi program yang diatensi badan pemeriksa keuangan (bpk) untuk diprioritaskan sebagai wujud penyelamatan aset. 
''dalam dua tahun ke depan kami target seluruh aset lahan pemkab lebong sudah dilengkapi sertifikat atas nama pemerintah daerah, bukan lagi nama perorangan,''  jelas mustarani. 
baca juga:ini 3 kesalahan dalam mengelola keuangan yang sering dilakukan
diketahui, rata-rata lahan pemkab yang belum dilengkapi sertifikat itu berupa lahan sawah dan perkebunan yang digarap masyarakat.
termasuk beberapa lahan milik sekolah yang kondisinya terbengkalai menjadi lahan serut. 
sebagai antisipasi bertambahnya aset yang terlantar, pemkab lebong telah meminta organisasi perangkat daerah (opd) memanfaatkan aset lahan milik pemkab lebong dalam kebutuhan pembangunan. 
selain untuk menyelamatkan lahan yang terbengkalai, pemanfaatan aset lahan daerah dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan.
penggunaan aset lahan milik daerah itu juga sangat efektif membantu pemkab lebong dalam mengefisiensi anggaran. 
opd yang ingin menambah fasilitas bangunan tidak perlu susah payah mengusulkan anggaran pembebasan lahan ke bagian pemerintahan sekretariat daerah.
berdarakan pantauan, dari 50 lebih opd dan unit kerja yang ada di lingkungan pemkab lebong, baru dinas kesehatan (dinkes) yang telah memanfaatkan aset lahan pemkab lebong yang terbengkai. 
yakni penggunaan 4 bidang lahan untuk pembangunan 3 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 1 unit rumah dinas dokter.
diketahui, perintah kpk menertibkan aset lahan itu bertujuan memastikan tanah pemkab lebong terjaga dari kemungkinan pencatutan.
bahkan jika sertifikatnya tidak juga diurus, ancaman paling bahaya adalah hilangnya tanah  itu dari daftar aset.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan