Mutasi 139 ASN di Pemkab Rejang Lebong Bergulir ke Ranah Hukum

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 19 Apr 2024 - 22:59

KETERANGAN: Sekda Rejang Lebong didampingi Asisten I Pranoto Majid (kiri) dan Plt Kepala BKPSDM Wahyu Destiawan, saat diwawancarai awak media usai pelaksanaan mutasi jabatan baru-baru ini. Arie Saputra Wijaya/RB--

Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Regulasi ini mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 tahun.

Atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Selain itu, untuk persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas dilakukan paling singkat memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 tahun atau Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Dan 55 pejabat ini juga diminta oleh BKN untuk dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara.

Apabila tidak dikembalikan ke jabatan semula, maka pejabat bersangkutan akan diblokir data kepegawaiannya pada SIASN.

Meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari BKN, namun diketahui hingga saat ini belum ada langkah yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong dalam menyikapi surat tersebut.

BKN juga meminta Pemkab Rejang Lebong untuk menindaklanjuti surat tersebut terhadap 139 PNS yang mengalami mutasi jabatan pada awal Januari 2024 lalu.

Dengan meminta dokumen sebagai klarifikasi berupa Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir, dan Dokumen Peta Jabatan yang terbaru.

mutasi 139 asn di pemkab rejang lebong bergulir ke ranah hukum                            koranrb.id – polemik mutasi 139 aparatur sipil negara (asn) yang digelar pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong pada 4 januari 2024 lalu, terus bergulir bak bola panas. 
bahkan saat ini informasinya persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum dan sedang mendapatkan sorotan serius dari unit tindak pidana korupsi (tipikor) polres rejang lebong.
hal ini dibenarkan oleh kapolres rejang lebong akbp. juda trisno tampubolon, sik, mh melalui kasat reskrim iptu. denyfita mochtar, s.tr.k.
yang mengatakan saat ini polisi masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dalam rangka melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut.
baca juga:optimalkan pad dari 82 titik parkir, awal april penarikan retribusi parkir kembali diterapkan
baca juga:kejar target pad rp76 miliar, pemkab rejang lebong lakukan cara ini
ia bahkan tidak menampik sudah beberapa asn dan pejabat di lingkungan pemkab rejang lebong yang dimintai keterangan terkait persoalan yang juga sempat mendapatkan atensi serius dari badan kepegawaian nasional (bkn) tersebut. 
hanya saja denyfita masih enggan membeberkan lebih lanjut perkembangan dari proses klarifikasi yang dilakukan.
“masih tahap klarifikasi dalam rangka pulbaket. memang sudah ada beberapa orang yang kita mintai keterangan. dan untuk perkembangannya belum bisa kita sampaikan saat ini,” singkat denyfita.
di sisi lain, sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st juga tidak menampik bahwa polres rejang lebong sedang melakukan klarifikasi kepada pemkab rejang lebong. 
baca juga:bupati rejang lebong soroti persoalan sampah yang menggunung usai lebaran
baca juga:persiapan ppdb tahun ajaran 2024/2025 sekolah diminta lakukan serentak
hal ini disebabkan ada pengaduan yang masuk ke polres rejang lebong dari sejumlah asn yang masuk dalam gerbong mutasi beberapa waktu lalu itu.
“benar, polres rejang lebong selaku aparat penegak hukum memiliki hak untuk melakukan klarifikasi atas setiap laporan yang masuk kepada mereka. dan ini hal yang wajar menurut kita dalam rangka penegakan aturan perundang-undangan yang berlaku,” terang sekda.
sekda bahkan mengaku pemkab rejang lebong akan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan klarifikasi yang dibutuhkan penyidik unit tipikor sat reskrim polres rejang lebong. 
karena menurutnya proses mutasi dan demosi jabatan yang dilakukan pemkab rejang lebong sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
baca juga:polemik mutasi terus bergulir, asn ancam bawa ke ranah hukum
baca juga:puncak arus balik, setiap hari 50 warga menuju pulau jawa
dan terkait instruksi dari bkn beberapa waktu lalu pun secara bertahap sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya.
“pemkab rejang lebong tentu siap bekerjasama dengan polres rejang lebong dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait persoalan ini.
ini karena mutasi dan demosi jabatan itu dilakukan setelah melalui beberapa tahapan dan juga sudah mendapatkan izin dari bkn sebelumnya.
dan untuk rekomendasi evaluasi yang dikeluarkan bkn baru-baru ini, juga sudah kita tindaklanjuti sesuai aturan yang ada,” tegas sekda.
diketahui sebelumnya, mutasi yang dilakukan oleh pemkab rejang lebong terhadap 139 pegawai negeri sipil (pns) pada 4 januari 2024 lalu, ternyata memunculkan persoalan. 
hal ini terlihat dari surat yang disampaikan badan kepegawaian nasional (bkn) nomor 1110/b-ak.02.02/sd/f.iv/2024 tanggal 16 februari 2024 lalu.
di mana bkn meminta pemkab rejang lebong untuk mengembalikan lagi sebanyak 106 pns dari 139 pns yang dimutasi tersebut ke jabatan semula.
berdasarkan isi surat tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh bkn yang harus ditindaklanjuti oleh pemkab rejang lebong hingga batas waktu 26 maret 2024 lalu. 
pertama ada 48 pejabat yang terdiri dari eselon iiia, eselon iiib dan eselon iv yang mengalami demosi jabatan (penurunan jabatan), ditambah dengan 3 pejabat yang dinonjobkan, harus dikembalikan ke jabatan semula atau ke dalam jabatan setara. 
dan jika tidak dilakukan, maka pejabat penggantinya akan akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada sistem informasi aparatur sipil negara (siasn).
kemudian ada 55 pns yang memiliki pengalaman dalam jabatan administrator, pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana kurang dari 3 sampai 4 tahun.
sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pns. 
regulasi ini mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun.
atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
selain itu, untuk persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas dilakukan paling singkat memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
dan 55 pejabat ini juga diminta oleh bkn untuk dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara. 
apabila tidak dikembalikan ke jabatan semula, maka pejabat bersangkutan akan diblokir data kepegawaiannya pada siasn.
meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari bkn, namun diketahui hingga saat ini belum ada langkah yang dilakukan pemkab rejang lebong dalam menyikapi surat tersebut. 
bkn juga meminta pemkab rejang lebong untuk menindaklanjuti surat tersebut terhadap 139 pns yang mengalami mutasi jabatan pada awal januari 2024 lalu.
dengan meminta dokumen sebagai klarifikasi berupa dokumen sasaran kerja pegawai (skp) 2  tahun terakhir, dan dokumen peta jabatan yang terbaru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan