Penyaluran Banpol di Mukomuko Sebesar Rp550 Juta Tunggu LHP BPK Rampung

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 21 Apr 2024 - 22:37

TERANGKAN: Sosialisasi Pemilu damai beberapa waktu yang lalu, dihadiri pengurus Parpol. FOTO: DOK/RB--

penyaluran banpol di mukomuko sebesar rp550 juta tunggu lhp bpk rampung                            koranrb.id – badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten mukomuko masih menunggu hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) atas penggunaan banpol tahun anggaran 2023 diterbitkan. 
untuk memeroses pencairan dana bantuan partai politik (banpol) tahun anggaran 2024. 
hal ini disampaikan kepala badan kesbangpol mukomuko ali mucshin s.pd, m.ap. 
laporan hasil pemeriksaan (lhp) merupakan salah satu syarat wajib sebelum dilakukan pencairan dana banpol.
baca juga:mukomuko gagal dapat dana inpres, pembangunan 2 jalan tertunda
baca juga:kementerian pupr hibah rangka jembatan untuk lubuk selandak 
sedangkan berkaitan anggaran telah tersedia  sebesar rp550 juta dari apbd kabupaten mukomuko tahun 2024.
“kalau dari informasi yang kami terima, jika tidak ada halangan mei sudah bisa memasuki tahapan proses pencairan. namun untuk memastikannya kita tunggu laporan hasil pemeriksaan dari bpk rampung dulu,” katanya.
ali menjelaskan, dana banpol itu diperuntukan bagi parpol yang memiliki kursi keterwakilan di dprd kabupaten mukomuko.
di mana besaran yang diterima parpol tidak mengalami kenaikan dan pengurangan sama dengan tahun sebelumnya yang diterima masing-masing parpol yang dihitung dari perolehan suara.
baca juga:tempo 4 bulan, 231 warga mukomuko positif dbd
baca juga:penyaluran kur lebih selektif, pinjaman terkecil rp100 juta
“jumlah dana yang diterima masing-masing parpol nantinya akan berbeda-beda sesuai dengan perolehan suara yang di dapat pada pemilu sebelumnya, namun dipastikan dana banpol tidak mengalami kenaikan,” terangnya.
untuk kabupaten mukomuko ada 11 partai politik (parpol) yang akan menerima dana banpol.
yaitu, partai golkar, partai demokrat, partai perindo, pdi perjuangan, partai nasdem, pkpi, pan, pks, pkb dan partai hanura. 
dalam proses pencairan dana banpol ini, parpol wajib membuat usulan permohonan pencairan terlebih dulu, termasuk melampirkan laporan penggunaan dana banpol ditahun sebelumnya.
baca juga:dugaan korupsi bumdes, sekda diperiksa, akan dilimpahkan ke pidsus 
baca juga:percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, target pemkab tahun ini
“membuat usulan pencairan dana banpol merupakan tahapan yang harus dijalan kan parpol, namun hingga saat ini 11 parpol penerima banpol belum ada satupun yang mengajukan usulan,” sampainya.
kemungkinan besar parpol ini akan mengajukan permohonan pencairan setelah terbitnya lhp dari bpk. 
maka dari itu hingga saat ini belum ada parpol yang bergerak mengusulkan pencairan.
“kemungkinan besar awal mei 11 parpol ini akan mengajukan permohonan pencairan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
ali juga menyampaikan terkait usulan kenaikan dana banpol yang diusulkan di tahun lalu yang sempat dikabarkan sudah disetujui pihak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
setelah sebelumnya 11 parpol meminta kenaikan besaran dana banpol yang awanya rp5.495 ribu persuara, dinaikkan menjadi rp11 ribu persuara, tampaknya belum terealisasi. 
sebab usulan yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko tersebut hanya bisa disetujui menjadi rp5.505 tidak diangka rp11 ribu. 
sebab untuk hibah bantuan keuangan parpol ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) mukomuko, jadi tentu akan berpatokan pada kemampuan daerah.
“kalau tampaknya usulan belum bisa diakomodir karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka dari itu jumlah dana banpol masih tetap sama,” katannya
lanjutnya, untuk kenaikan dana banpol ini harus berdasarkan pertimbangan standar pelayanan minimal (spm), dan kemampuan postur apbd di kabupaten. 
usulan tidak dipenuhi sebesar keinginan parpol, dapat dilihat dari sisi spm, belum ada satupun yang bisa terpenuhi. 
terkait hal ini sebelumnya kesbangpol juga sudah menyampaikan kepada seluruh parpol untuk kenaikan dana banpol tidak dapat disetujui dan segera untuk mempersiapkan berkas pengajuan pencairan banpol. 
“kalau lhp bpk sudah terbit, tidak menunggu waktu lama, jika parpol sudah mengurus berkas pengajuan, langsung kita proses. karena kita tidak ada guna lama-lama menahan anggaran yang memang merupakan hak dari parpol,” ucapnya.
berikut ini rincian jumlah dana yang akan diterima masing-masing parpol nantinya.
partai golkar rp68 juta lebih, 3 kursi di dprd, dan total suara sah 12.390, partai demokrat rp67 juta lebih 3 kursi di dprd, dan total suara 12.211, partai perindo rp53 juta lebih, 3 kursi di dprd, dan total suara 9.656.
kemudian pdip rp52 juta lebih, 3 kursi di dprd, total suara 9.535, partai gerindra rp52 juta lebih, 3 kursi dprd, total suara 9.494, parta nasdem rp51 juta lebih, 2 kursi dprd, total suara 9.333.
selanjutnya pan rp48 juta, 3 kursi dprd, total suara 8.902, pkp rp42 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara 7.754, pkb rp38 juta lebih, 2 kursi dprd, total suara 7.080.
pks rp42 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara 7.717 dan partai hanura rp33 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara sah 6171.
seluruh dana banpol nantinya akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing pasrtai setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan