Rabu, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pasangan Presiden-Wapres

Reporter: Abdi Fatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 22 Apr 2024 - 22:54

Rabu, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan Presiden-Wapres --Abdi/rb

”Kami sepakati untuk menerima (putusan MK, Red),” ujarnya.

Ganjar pun mengucapkan selamat kepada pihak yang menang.

Mahfud juga merasa puas dengan putusan MK.

Apalagi, dalam putusan itu terdapat dissenting opinion dari tiga hakim.

Dia menyebut, dalam sejarah MK, baru kali ini ada dissenting opinion dalam konteks sengketa pilpres.

”Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim itu berembuk,” ujar mantan ketua MK tersebut.

Di sisi lain, Ketua Tim Hukum Timnas Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa apa yang didalilkan kubu 01 sama dengan pemikiran para hakim MK.

Salah satunya terkait dengan kewenangan MK mengadili substansi pemilu.

Bukan hanya mengadili persoalan angka atau kerap disebut mahkamah kalkulator.

”MK betul-betul sesuai dengan apa yang kami dalilkan,” ujarnya.

Terkait pokok perkara, Ari menerangkan ada beberapa catatan.

Salah satunya terkait penegasan MK bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, MK menegaskan bahwa Bawaslu tidak boleh lagi menangani persoalan prosedural pemilu.

Anggota Tim Hukum Timnas Amin, Refly Harun, menambahkan bahwa dissenting opinion dari tiga hakim MK sangat luar biasa.

Menurut dia, apa yang disampaikan tiga hakim itu adalah putusan yang mencerdaskan.

rabu, kpu tetapkan prabowo-gibran sebagai pasangan presiden-wapres                             koranrb.id – pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029. 
kpu menetapkan prabowo-gibran sebagai pasangan presiden dan wapres pada rabu 24 april 2024.  
kepastian itu didapat seusai mahkamah konstitusi (mk) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pemilihan presiden yang diajukan anies baswedan-muhaimin iskandar dan ganjar pranowo-mahfud md. 
keputusan tersebut direspons komisi pemilihan umum (kpu) dengan cepat.
baca juga:puan buka kans mega bertemu prabowo, ini kata puan 
baca juga:muncul potensi rebutan kursi ketua dpr, peta koalisi prabowo-gibran menentukan
mereka segera menyusun jadwal penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih. 
”akan dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 24 april 2024, jam 10.00 wib, di kantor kpu,’’ ujar ketua kpu hasyim asyari. 
dia menegaskan, putusan mk secara otomatis menyatakan bahwa surat keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional adalah benar dan tetap berlaku. 
dengan demikian, pihaknya tinggal menjalankan tahapan berikutnya, yakni penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih.
ketua tim pembela prabowo-gibran, yusril ihza mahendra, bersyukur atas putusan itu. 
baca juga:3 hakim mk dissenting opinion putusan perselisihan hasil pemilu, ini isi pendapat masing-masing hakim
baca juga: 3 kursi pimpinan opd pemkab lebong masih kurang pendaftar, apa saja?
apalagi, semua dalil yang ditudingkan ditolak sepenuhnya oleh mk. 
”kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan,’’ ujarnya.
terkait adanya tiga hakim dissenting opinion, pihaknya menghormati. 
namun yang positif, tiga hakim itu tidak ada yang mempersoalkan keabsahan status gibran sebagai cawapres. 
baca juga:muncul isu bakal kabulkan permohonan 01 dan 03, ada pula menolak dalil pemohon, ini kata mk 
baca juga:mutasi 139 asn di pemkab rejang lebong bergulir ke ranah hukum
”jadi, pencalonan pak gibran itu sah ya,’’ terangnya.
sementara itu, ketua tim hukum ganjar-mahfud todung mulya lubis melihat putusan mk dengan komposisi hakim 5:3 tersebut mengisyaratkan bahwa mandat yang diberikan kepada prabowo-gibran bukan mandat yang penuh. 
apalagi, tiga hakim yang memilih dissenting opinion memberikan catatan bahwa ada masalah terkait penyaluran bansos dan intervensi kekuasaan. 
”mandat itu tidak merupakan mandat yang 100 persen, itu adalah mandat yang ada catatan-catatan,” kata todung setelah sidang di mk. 
baca juga:siap-siap! grebek pajak pemkot bengkulu kejar target rp300 miliar
baca juga:amicus curiae tembus 33 dokumen, mk: tak semua berkas dipertimbangkan
dia pun menegaskan, pihaknya setuju dengan dissenting opinion tiga hakim mk. menurut dia, catatan dalam pendapat berbeda dari tiga hakim mk tersebut memberikan arahan yang jelas terkait perbaikan sistem pemilu. 
di sisi lain, ganjar pranowo mengapresiasi catatan dissenting opinion tiga hakim mk. 
terutama pendapat yang menyebutkan bahwa mk tidak hanya bicara tentang kalkulator. tapi, 
bicara substantif. menurut dia, pendapat itu bisa dimaknai bahwa hakim memiliki nurani dalam memutus sebuah perkara. 
”kami sepakati untuk menerima (putusan mk, red),” ujarnya.
ganjar pun mengucapkan selamat kepada pihak yang menang. 
mahfud juga merasa puas dengan putusan mk.
apalagi, dalam putusan itu terdapat dissenting opinion dari tiga hakim. 
dia menyebut, dalam sejarah mk, baru kali ini ada dissenting opinion dalam konteks sengketa pilpres. 
”sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim itu berembuk,” ujar mantan ketua mk tersebut.
di sisi lain, ketua tim hukum timnas amin (anies baswedan-muhaimin iskandar) ari yusuf amir menyatakan bahwa apa yang didalilkan kubu 01 sama dengan pemikiran para hakim mk. 
salah satunya terkait dengan kewenangan mk mengadili substansi pemilu. 
bukan hanya mengadili persoalan angka atau kerap disebut mahkamah kalkulator. 
”mk betul-betul sesuai dengan apa yang kami dalilkan,” ujarnya. 
terkait pokok perkara, ari menerangkan ada beberapa catatan. 
salah satunya terkait penegasan mk bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh presiden joko widodo. 
selain itu, mk menegaskan bahwa bawaslu tidak boleh lagi menangani persoalan prosedural pemilu. 
anggota tim hukum timnas amin, refly harun, menambahkan bahwa dissenting opinion dari tiga hakim mk sangat luar biasa. 
menurut dia, apa yang disampaikan tiga hakim itu adalah putusan yang mencerdaskan. 
”kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti lima hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini,” ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan