Usulan Pj Sekda Kota Ditolak Lima Kali, Pemkot Lapor Kemendagri, Eko: Medy Pebriansyah ASN Terbaik

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: Ade HR |

Senin , 06 Nov 2023 - 22:54

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah yang diajukan menjadi Pj Sekda yang mendapatkan penolakan dari Gubernur.--ALVIN/RB

“Bahkan kita terlebih dahulu yang melaporkan ke pihak Kemendagri, dan harapannya ada titik terang tentang hal tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib), Ahmad Wali, SH, MH berpendapat tugas gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah memastikan pemerintahan yang dijalankan oleh walikota/Pj walikota, Bupati/ Pj Bupati berjalan sesuai dengan hukum konstitusi dan adminitrasi pemerintahan.

“Selama walikota/Pj walikota, Bupati/ Pj Bupati menjalankan tugasnya berdasarkan hukum konstitusi dan adminitrasi pemerintahan maka tidak ada alasan untuk menolak,” sebutnya.

Ia mencontohkan pengajuan calon Pj Sekda Kota Bengkulu saat ia telusuri sudah sesuai secara kepangkatannya IV C. Pengalaman memimpin lima OPD yang sudah memenuhi kriteria sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2018 pada pasal 6.

“Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah itu bersifat pengawasan saat walikota/Pj walikota, Bupati/ Pj Bupati adanya pelanggaran perundang-undangan,” sebutnya.

Ahmad juga menjelaskan, jabatan sekda harus dijabat oleh orang dengan pangkat tertinggi di lingkungan kepegawaian Pemerintah Kota Bengkulu.

Saat dijabat pangkat yang lebih rendah, akan merusak merit sistem sesuai dengan Permenpan nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Objektivitas, rasionalitas dan merit system, karena sekda adalah penjabat yang memimpin ASN dan PNS, jadi pangkatnya harus tertinggi,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes mengatakan gubernur sudah sudah memberikan teguran kepada Pj Walikota Bengkulu, Ir. Arif Gunadi M.Si secara tertulis terkait lima kali memasukkan nama yang sama untuk calon Pj Sekda Kota. Serta sudah melaporkan hal ini di Kemendagri.

“Gubernur sebagai wakil pemerimah pusat di daerah di ingkari oleh Pemkot. Membangkang terhadap apa yang diintruksikan oleh gubernur, dan melaporkannya ke Kemendagri,” ungkapnya.

Isnan menjelaskan pemkot sudah melanggar aturan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Intrksinya sudah jelas, kita menolak usulan nama Pj Sekda yang sama oleh Pj walikota. Bukan kita mau mengatur, silahkan diusulkan, tetapi nama selain ini (Medy Pebriansyah, red),” sebutnya.

usulan pj sekda kota ditolak lima kali,  pemkot lapor kemendagri, eko: medy pebriansyah asn terbaik                            bengkulu, koranrb.id – ditolak lima kali oleh pemprov, pemerintah kota (pemkot) bengkulu melaporkan permasalahan usulan nama penjabat (pj) sekretaris daeah (sekda) ke kementrian dalam negeri (kemendagri). 
asisten i setda kota bengkulu, drs. eko agusrianto, m.si menganggap alasan yang diberikan pemprov menolak kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota bengkulu, medy pebriansyah menjadi pj sekda kota tidak berlandaskan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. 
“surat penolakan dari gubernur tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak konsisten dengan surat terdahulu,” sebutnya.
meskipun pemprov sebagai wakil pemerintah pusat, eko menilai tidak boleh bertindak di luar koridor aturan penunjukan pj sekda. 
baca juga:pj walikota pastikan pasokan beras aman hingga awal tahun
menurut eko, terkait salah satu alasan penolakan medy, lantaran opd yang dipimpin oleh medy yakni bappeda kota merevisi rpjmd kota, padahal bappeda kota tidak pernah merevisinya. ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.
pemkot juga sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan (lhp) pemeriksaan akhir masa jabatan walikota/wakil walikota ke provinsi.
“kami menerima surat balasan dan kami heran. karena isi dari balasan tersebut berbeda. seperti surat pertama topik a, surat kedua topik b, dan seterusnya. jadi tidak konsisten dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” sampainya.
eko menjelaskan, nama calon pj sekda yang diajukan oleh pj walikota bengkulu dianggap salah satu asn terbaik di lingkungan pemkot. 
baca juga:asn kota ditunjuk jadi komandan upacara hut provinsi bengkulu, camat singgaran pati, alex periansyah
medy pebriansyah juga memegang pangkat tertinggi asn pemkot ini di bawah pangkat sekda kota bengkulu sebelumnya, yang saat ini menjabat sebagai pj walikota.
“kami heran, kenapa asn terbaik, baik dari golongan kepangkatan, kinerja, dan pengalaman mendapatkan penolakan. jadi kami mempertanyakan itu, dan semuanya sudah sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah,” ungkapnya.
pemkot juga sudah sudah mengadukan ke kemendagri tertanggal 18 oktober 2023 tentang alasan gubernur yang mereka nilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
pemkot menggunakan uu 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 370 untuk fasilitasi dan persetujuan pengajuan nama medy pebriansyah sebagai pj sekda kota bengkulu.
“bahkan kita terlebih dahulu yang melaporkan ke pihak kemendagri, dan harapannya ada titik terang tentang hal tersebut,” ucapnya.
baca juga:kpu kota terima 4.943 kotak suara, 18 diantaranya rusak
sementara itu, dosen fakultas hukum universitas bengkulu (unib), ahmad wali, sh, mh berpendapat tugas gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah memastikan pemerintahan yang dijalankan oleh walikota/pj walikota, bupati/ pj bupati berjalan sesuai dengan hukum konstitusi dan adminitrasi pemerintahan.
“selama walikota/pj walikota, bupati/ pj bupati menjalankan tugasnya berdasarkan hukum konstitusi dan adminitrasi pemerintahan maka tidak ada alasan untuk menolak,” sebutnya.
ia mencontohkan pengajuan calon pj sekda kota bengkulu saat ia telusuri sudah sesuai secara kepangkatannya iv c. pengalaman memimpin lima opd yang sudah memenuhi kriteria sesuai perpres nomor 3 tahun 2018 pada pasal 6.
“tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah itu bersifat pengawasan saat walikota/pj walikota, bupati/ pj bupati adanya pelanggaran perundang-undangan,” sebutnya.
ahmad juga menjelaskan, jabatan sekda harus dijabat oleh orang dengan pangkat tertinggi di lingkungan kepegawaian pemerintah kota bengkulu. 
baca juga:pengangguran berkurang, ekonomi meningkat, tenaga kerja terserap 32.119 orang
saat dijabat pangkat yang lebih rendah, akan merusak merit sistem sesuai dengan permenpan nomor  40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
“objektivitas, rasionalitas dan merit system, karena sekda adalah penjabat yang memimpin asn dan pns, jadi pangkatnya harus tertinggi,” tutupnya.
sebelumnya, sekda provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes mengatakan gubernur sudah sudah memberikan teguran kepada pj walikota bengkulu, ir. arif gunadi m.si secara tertulis terkait lima kali memasukkan nama yang sama untuk calon pj sekda kota. serta sudah melaporkan hal ini di kemendagri.
“gubernur sebagai wakil pemerimah pusat di daerah di ingkari oleh pemkot. membangkang terhadap apa yang diintruksikan oleh gubernur, dan melaporkannya ke kemendagri,” ungkapnya.
isnan menjelaskan pemkot sudah melanggar aturan dalam permendagri nomor 12 tahun 2021 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
baca juga:cuma kantin gunakan fasilitas sekolah dikenakan pajak, segera dipungut
“intrksinya sudah jelas, kita menolak usulan nama pj sekda yang sama oleh pj walikota. bukan kita mau mengatur, silahkan diusulkan, tetapi nama selain ini (medy pebriansyah, red),” sebutnya.
isnan juga menjelaskan, alasan pemprov menolak adalah karena medy pebriansyah selaku kepala bappeda kota bengkulu tidak menyerahkan hasil audit terkait berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota. 
sehingga gubernur menilai dari sisi integritasnya yang merupakan kualifikasi yang sudah ditentukan. pemprov saat ini akan menunggu petunjuk dari kemendagri untuk kelanjutan penentuan pj sekda kota bengkulu. 
“kita tunggu petunjuk dari kemendagri saja, harapannya secepatnya ada titik terang atas masalah tersebut,” harapnya.(***/dna)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan