Suami Mantan Kapus Tanjung Iman Diduga Ikut Terlibat Perintangan, PH: Pertama Kali Menghubungi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 26 Apr 2024 - 22:55

PH TIGA TERDAKWA : Ranggi Setiyadi saat diwawancarai RB, di PN Tipikor Bengkulu, kemarin, 26 April 2024. FIKI/RB --

suami mantan kapus tanjung iman diduga ikut terlibat perintangan, ph: pertama kali menghubungi                            koranrb.id – buntut perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) korupsi dana bok kaur tahun 2022 masih melebar kemana-mana.
meski lima terdakwa yang terseret perkara ini sudah dinyatakan bersalah dan divonis majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
masih ada upaya banding yang dilakukan para terdakwa atas putusan yang mereka terima senin, 22 april 2024 lalu.
tidak sampai di situ, penasihat hukum (ph) tiga terdakwa rahmat nurul safril, ardiansya harahap, dan bambang surya saputra, ranggi setiyadi, sh meminta agar kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu menyelidiki keterlibatan saksi imam mustakim.
baca juga:pemesan 9.800 pil samcodin masih misterius, siap kirim di gudang ninja ekspress
baca juga:usaha sampingan jual sabu ke sopir truk, sehari bisa jual 15 paket, harga capai rp3 juta
pasalnya, saksi imam mustakim ini merupakan suami dari terdakwa kepala puskesmas (kapus) tanjung iman, kecamatan kaur tengah, indah fuji astuti yang terseret perkara korupsi dana bok kaur tahun anggaran 2022 dan sudah divonis bersalah.
ranggi menilai, berdasarkan fakta selama persidangan saksi imam mustakim mendalami peran yang sama dengan ketiga kliennya yang divonis bersalah.
“saya minta saksi imam mustakim itu ikut diseret dalam perkara ini. perannya sama saja dengan klien saya,” kata ranggi, jumat, 26 april 2024. 
diterangkan ranggi, fakta keterlibatan atau peran yang sama saksi imam mustakim terungkap jelas selama sidang pembuktian perkara perintangan penyidikan dana bok kaur.
baca juga:uji kir diduga langgar sop kemenhub, polda bengkulu geledah 3 kantor perwakilan, cari alat bukti tambahan
baca juga:aset pertashop dan rumah kos diduga milik mantan matri bri unit tes lebong ditemukan, jaksa lakukan ini
terungkap bahwa, awal mula perkara perintangan penyidikan dana bok kaur, saat saksi imam mustakim suami dari terdakwa indah fuji astuti menghubungi kliennya. 
“pertama kali itu saksi imam mustakim yang menghubungi klien saya, rahmat nurul safril, meminta agar penyidikan bok kaur itu dapat dihentikan,” kata ranggi. 
setelah rahmat nurul safril diminta tolong oleh saksi imam mustakim, lantas rahmat nurul safril menghubungi ardiyansyah harahap.
kemudian ardiyansyah harahap menghubungi bambang surya saputra dan pada akhirnya bambang surya saputra menghubungi rianti faulina hingga berlanjut ke upa labuhari. 
baca juga:bisa jual sabu 15 paket sehari, pemilik warung makan ditangkap polda bengkulu
baca juga:bisa jual sabu 15 paket sehari, pemilik warung makan ditangkap polda bengkulu
“artinya awal mula perkara ini dari saksi imam mustakim, jadi apa bedannya saksi imam mustakim dengan ketiga klien saya,” tanya ranggi. 
ditegaskan ranggi, agar penyidik kejati bengkulu segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi imam mustakim, dan menetapkan status imam mustakim berdasarkan fakta persidangan.
“kami minta seret juga saksi imam mustakim,” pungkasnya. 
sekadar mengingatkan, imam mustakim pernah dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu, sebagai saksi dalam perkara perintangan penyidikan dana bok kaur pada, 31 januari 2024 lalu. 
sekedar mengulas, lima terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj korupsi dana bok kaur tahun 2022 serentak nyatakan banding atas vonis putusan majelis hakim.
pernyataan banding dari lima terdakwa disampaikan melalui masing-masing penasehat hukumnya (ph), senin, 22 april 2024 usai putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai agus hamzah, sh, mh.
ph terdakwa upa labuhari, syaiful anwar, sh mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan majelis hakim. 
“saya ph dari upa labuhari menyatakan banding,” tegas syaiful. 
di sisi lain, ph tiga terdakwa rahmat nurul syafril, ardiansyah harahap dan bambang surya saputra yakni ranggi setiyadi, sh menuturkan, dia selaku ph ketiga terdakwa juga menyatakan banding.
“tegas, kami nyatakan banding atas putusan ini. kami rasa putusan ini belum memenuhi rasa keadilan terhadap klien kami,” kata ranggi di luar ruang persidangan. 
sementara itu, kasi penuntutan kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh didampingi kasi penyidikan kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh menuturkan, jpu masih mengambil sikap pikir-pikir atas putusan majelis hakim kemarin.
“saat ini kita masih pikir-pikir. putusan ini akan kita sampaikan ke atasan terlebih dahulu dan akan kia pelajari,” tutupnya. 
dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa upa labuhari divonis 3 tahun pidana penjara dan dijatuhi denda rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan. 
sementara untuk empat terdakwa,  meliputi rianti faulina, rahmat nurul safril,  ardiansyah harahap dan bambang surya saputra, divonis sama yakni 4 tahun pidana penjara, denda rp200 juta subsidair 6 bulan pidana penjara.
“para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999,” ujar majelis hakim.
pada persidangan sebelumnya, jpu kejati bengkulu, menuntut berbeda lima terdakwa.
tuntutan itu, dibacakan jpu kejati bengkulu, di muka persidangan yang diketuai majelis hakim, agus hamza, sh, mh di pn tipikor bengkulu, selasa, 26 maret 2024. 
dalam tuntuannya, jpu menuntut terdakwa ardiansyah harahap dan bambang surya saputra dengan pidana penjara 4 tahun dan denda rp200 juta subsidair 6 bulan penjara. 
untuk terdakwa rahmat nurul safril, rianti faulina dan upa labuhari dituntut hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda rp200 juta subsidair 6 bulan penjara. 
jpu kejati bengkulu meyakini kelima terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
dijelaskan jpu kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh, tiga terdakwa yang dituntut lebih, karena dalam memberikan keterangan para terdakwa berbelit-belit. 
sehingga, menyulitkan penuntut umum membuktikan perbuatan para terdakwa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 27 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan